BATAM – Pemerintah Kota Batam memperluas upaya pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan, pendampingan kewirausahaan, hingga pembukaan akses ke dunia kerja. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi yang inklusif dan memberikan kesempatan setara bagi seluruh masyarakat.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa kondisi fisik tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk berkarya, memperoleh penghasilan, dan berkontribusi dalam pembangunan.
Hal tersebut disampaikannya saat menutup Pelatihan Kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas dan Pendampingan Kota Batam Tahun 2026 di Nagoya Hill Hotel, Lubukbaja, Kamis (5/11/2026).

Program yang digelar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam sejak Agustus hingga Oktober 2026 tersebut diikuti 151 peserta dengan berbagai jenis pelatihan keterampilan.
Amsakar mengatakan, pembangunan daerah harus mampu memberikan ruang yang sama bagi seluruh warga tanpa membedakan kondisi fisik maupun latar belakang sosial.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan investasi dan aktivitas usaha, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan.
“Keterbatasan fisik tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi produktivitas. Pemko Batam dan BP Batam terus menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tidak boleh ada warga negara yang diletakkan pada posisi marginal, superior, maupun inferior,” tegas Amsakar.

Untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, Pemko Batam juga menyiapkan sejumlah skema dukungan pembiayaan usaha. Di antaranya melalui kebijakan pinjaman tanpa bunga hingga Rp50 juta serta alternatif pembiayaan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan suku bunga maksimal 4 persen secara flat.
Selain akses permodalan, pemerintah juga berupaya membuka peluang kerja melalui kolaborasi dengan sektor swasta.
Amsakar mengungkapkan, Pemko Batam telah menjalin kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menaungi 30 perusahaan. Melalui nota kesepahaman tersebut, perusahaan didorong merekrut tenaga kerja lokal, termasuk penyandang disabilitas.
“Kami telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Apindo yang menaungi 30 perusahaan. Mereka berkomitmen merekrut minimal 20 persen tenaga kerja dari anak negeri, termasuk di dalamnya rekan-rekan penyandang disabilitas,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan ekonomi Batam harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan, serta membaiknya kualitas sumber daya manusia. Saat ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam tercatat mencapai 83,8.
Dukungan terhadap perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas juga disampaikan Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Suhendri, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Suhendri menyebut penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diberikan ruang untuk berkembang. Karena itu, mereka harus dipandang sebagai individu yang mampu berkarya dan berprestasi, bukan semata-mata sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan.

Melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dan POLINAS, Polda Kepri turut mendorong perluasan akses pekerjaan dengan pendekatan 3M, yakni Merekrut, Melatih, dan Menyalurkan.
Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Batam, Yudi Suprapto, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut dirancang untuk meningkatkan keterampilan sekaligus memperbesar peluang peserta memasuki dunia kerja maupun membangun usaha sendiri.
Materi pelatihan mencakup berbagai bidang yang memiliki peluang ekonomi, mulai dari barista, salon kecantikan, operator komputer, hidroponik, tata boga, pemasaran digital, pangkas rambut, tata graha atau housekeeping, hingga perawatan ringan komputer.
Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta memperoleh kesempatan mengikuti program pemagangan dan penempatan kerja di sejumlah perusahaan. Sebagian lainnya mulai merintis usaha mandiri sesuai keterampilan yang telah diperoleh.
Pada kegiatan tersebut, Pemko Batam juga memberikan penghargaan kepada 31 perusahaan yang dinilai konsisten mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebanyak 14 perusahaan di antaranya diusulkan untuk memperoleh penghargaan tingkat nasional.
Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas membutuhkan pendekatan yang lebih luas, tidak hanya melalui pelatihan, tetapi juga akses permodalan, kesempatan kerja, pendampingan, dan keterlibatan dunia usaha.
Pemko Batam berharap kolaborasi pemerintah, kepolisian, dan sektor swasta dapat menciptakan lingkungan kerja yang semakin terbuka, sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mandiri secara ekonomi dan mengambil bagian dalam pembangunan daerah.
Sumber: Humas Diskominfo Batam