Meski Terganjal Prolegnas Prioritas 2025, KPK Desak DPR Sahkan RUU Perampasan Aset
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memprioritaskan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset karena pengesahannya akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
