BATAM : SERANTAU MEDIA – Pemerintah Kota Batam menegaskan komitmennya membuka kesempatan kerja dan usaha yang setara bagi penyandang disabilitas. Pemko mendorong mereka tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi mampu mandiri, berkarya, dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan keterbatasan fisik tidak boleh menjadi penghalang seseorang untuk produktif. Karena itu, pemerintah memperluas akses pelatihan, pembiayaan, hingga peluang kerja bagi penyandang disabilitas.
“Keterbatasan fisik tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi produktivitas. Tidak boleh ada warga yang ditempatkan pada posisi marginal, superior, maupun inferior,” kata Amsakar saat menutup Pelatihan Kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas dan Pendampingan Kota Batam 2026 di Nagoya Hill Hotel, Lubukbaja, Kamis (5/11/2026).
Pelatihan yang digelar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam sejak Agustus hingga Oktober 2026 itu diikuti 151 peserta. Mereka mendapat pelatihan berbagai keterampilan, mulai dari barista, salon kecantikan, operator komputer, hidroponik, tata boga, pemasaran digital, pangkas rambut, housekeeping, hingga perawatan ringan komputer.
Setelah pelatihan, peserta juga diarahkan mengikuti pemagangan dan penempatan kerja di sejumlah perusahaan. Sebagian lainnya mulai merintis usaha mandiri sesuai keterampilan yang diperoleh.
Menurut Amsakar, upaya memperluas kesempatan ekonomi juga didukung kebijakan pembiayaan bagi masyarakat. Pemko Batam tengah menyempurnakan RPJMD yang memuat akses pinjaman tanpa bunga hingga Rp50 juta. Selain itu, tersedia alternatif pembiayaan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan bunga maksimal 4 persen secara flat.
Untuk membuka akses kerja, Pemko Batam juga menggandeng dunia usaha. Pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menaungi 30 perusahaan.
“Perusahaan tersebut berkomitmen merekrut minimal 20 persen tenaga kerja dari anak negeri, termasuk rekan-rekan penyandang disabilitas,” ujarnya.
Amsakar menegaskan pertumbuhan investasi dan ekonomi Batam harus memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Indikatornya antara lain penurunan pengangguran dan kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Saat ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam tercatat 83,8.
Didorong Masuk Dunia Kerja
Kapolda Kepri Irjen Pol Suhendri yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan dukungan terhadap perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dan POLINAS.
Menurut Suhendri, penyandang disabilitas harus diberi kepercayaan untuk menunjukkan kemampuan dan prestasi, bukan sekadar dipandang sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan.
“Melalui program POLINAS, Polda Kepri mendorong perluasan kesempatan kerja melalui konsep 3M, yakni merekrut, melatih, dan menyalurkan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Disnaker Batam Yudi Suprapto mengatakan pelatihan tersebut merupakan upaya memberikan keterampilan sekaligus membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi penyandang disabilitas.
“Ini merupakan komitmen Pemko Batam untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama agar mereka dapat mengembangkan potensi, meraih kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemko Batam juga memberikan penghargaan kepada 31 perusahaan yang dinilai konsisten mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Sebanyak 14 perusahaan di antaranya diusulkan menerima penghargaan di tingkat nasional.
Pemko Batam berharap kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pihak tersebut dapat semakin memperluas kesempatan penyandang disabilitas untuk bekerja dan berwirausaha sekaligus menjadi bagian dari penggerak ekonomi daerah.
