BATAM : SERANTAU MEDIA – Dinas Perikanan (Diskan) Kota Batam, Kepulauan Riau, menargetkan penerbitan 1.500 surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan hingga Desember 2026. Target tersebut dikejar melalui program pelayanan jemput bola Percepatan Administrasi Kapal Nelayan Gratis (Cakalang).
Kepala Diskan Batam, Yudi Admajianto, mengatakan kepemilikan surat rekomendasi BBM di kalangan nelayan masih rendah. Dari sekitar 7.224 kapal yang tercatat di Batam, baru 898 kapal yang memiliki surat tersebut.
“Yang baru memiliki surat baru 898, kurang lebih 10 sampai 11 persen,” kata Yudi di Batam, Selasa.
Menurutnya, program Cakalang yang diluncurkan pada 22 September 2026 bertujuan mempermudah nelayan mengurus berbagai dokumen administrasi sebagai persyaratan memperoleh rekomendasi pembelian BBM.
Layanan tersebut mencakup penerbitan e-Pas Kecil oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Buku Kapal Perikanan (BKP) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta surat rekomendasi pembelian BBM dari Pertamina.
Sejak diluncurkan, pelayanan Cakalang telah menjangkau Pulau Kasu, Pulau Terung, dan Bulang Lintang.
Di Pulau Kasu, tercatat 30 permohonan e-Pas Kecil, 29 BKP, 29 NIB, dan 29 surat rekomendasi BBM. Sementara di Bulang Lintang, jumlahnya mencapai 74 e-Pas Kecil, 72 BKP, 52 NIB, dan 82 surat rekomendasi BBM.
Adapun di Pulau Terung, tim mencatat 47 berkas e-Pas Kecil, 54 BKP, 43 NIB, dan 37 surat rekomendasi BBM.
“Dari tiga lokasi yang telah dijangkau, sudah terbit lebih dari 200 surat rekomendasi BBM baru dalam waktu sebulan ini,” ujar Yudi.
Selanjutnya, pelayanan Cakalang dijadwalkan menyasar Pulau Temoyong, Rempang Eco City, dan Galang Baru. Dengan perluasan tersebut, jumlah surat rekomendasi BBM yang tercatat dalam basis data ditargetkan mencapai sekitar 1.000 surat sebelum mengejar target akhir tahun.
“Kami menargetkan sampai Desember ini jumlah surat rekomendasi yang terbit sebanyak 1.500. Mudah-mudahan tercapai,” katanya.
Yudi menambahkan, program Cakalang akan dilanjutkan pada 2027 agar semakin banyak nelayan memperoleh akses pelayanan administrasi, terutama mereka yang tinggal di pulau-pulau yang belum terjangkau.
Ia menyebutkan, sekitar 7.000 kapal berukuran 0–5 gross tonnage (GT) beroperasi di Batam. Karena itu, perluasan layanan diharapkan dapat membantu nelayan memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh rekomendasi pembelian BBM. (Ant/red)
