PEKANBARU : SERANTAU MEDIA – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mendorong seluruh pemerintah daerah memperkuat tata kelola statistik sektoral melalui penerapan prinsip Satu Data Indonesia. Langkah ini diperlukan agar data yang dihasilkan setiap perangkat daerah lebih akurat, terstandar, dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Provinsi Riau, Dr. Asep Riyadi, dalam kegiatan Apresiasi Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dan Pembinaan Penyusunan Publikasi Statistik Sektoral Provinsi Riau Tahun 2026 di Pekanbaru, Kamis (19/11/2026).
Asep mengatakan, penguatan ekosistem statistik sektoral membutuhkan pembagian peran yang jelas. BPS bertindak sebagai pembina data statistik, perangkat daerah sebagai produsen data, sedangkan walidata bertanggung jawab dalam pengelolaan dan integrasi data.
"Data bukan sekadar angka, melainkan fondasi pengambilan keputusan," ujarnya.
Menurut Asep, penguatan tata kelola statistik sektoral harus dilakukan secara berkelanjutan melalui empat tahapan. Dimulai dari pengukuran tingkat kematangan melalui EPSS, pengajuan rekomendasi kegiatan statistik melalui Romantik, pembinaan oleh BPS terhadap walidata, produsen data, dan Forum Satu Data, hingga penyebarluasan data melalui publikasi yang memenuhi standar.
Ia menegaskan, EPSS tidak semata-mata bertujuan meningkatkan nilai indeks, tetapi juga mendorong perbaikan sistem pengelolaan statistik di setiap instansi pemerintah.
"EPSS bukan sekadar mengejar nilai indeks, tetapi mendorong perbaikan tata kelola statistik secara berkelanjutan," katanya.
Untuk memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral, BPS Riau menetapkan empat langkah yang perlu ditindaklanjuti seluruh pemerintah daerah.
Pertama, menjadikan laporan hasil EPSS 2026 sebagai dasar penyusunan rencana aksi, terutama dengan memprioritaskan indikator dan domain yang masih memperoleh nilai rendah.
Kedua, menertibkan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral melalui Romantik sebelum kegiatan dilaksanakan. Setiap pengajuan harus dilengkapi metadata kegiatan, variabel, dan indikator.
Ketiga, meningkatkan kualitas publikasi statistik dengan menyajikan data berseri minimal empat tahun, data terpilah menurut kabupaten/kota, serta dilengkapi analisis.
Keempat, memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia melalui optimalisasi Forum Satu Data, penguatan peran walidata, dan pendampingan BPS kabupaten/kota sebagai pembina statistik sektoral.
Melalui langkah tersebut, BPS Riau berharap pengelolaan statistik sektoral di seluruh daerah semakin tertib dan terintegrasi sehingga menghasilkan data berkualitas yang dapat mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. (Mcr/red)