JAKARTA | SERANTAUMEDIA - Gubernur Riau, Abdul Wahid kembali melanjutkan safari politiknya ke jajaran menteri di Kabinet Merah Putih. Kali ini, pada Kamis (8/5/2025), ia menyambangi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Dody Haggodo, di Jakarta, bersama sejumlah bupati dan wali kota se-Riau.
Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi Riau untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama.
Dalam pertemuan tersebut, Wahid menegaskan bahwa infrastruktur bukan sekadar kebutuhan fisik, tetapi menjadi tulang punggung dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
“Infrastruktur yang baik harus terintegrasi dan menjangkau seluruh wilayah, termasuk kawasan industri, pertanian, pariwisata, perbatasan, hingga pulau-pulau terluar,” tegas Wahid.
Ia mengungkapkan, kondisi jalan di Riau masih memerlukan perhatian serius. Dari total 2.693,87 km jalan provinsi hingga 2024, hanya 68,01% yang berada dalam kondisi baik, sementara sisanya 31,98% masih rusak.
Kondisi ini lebih memprihatinkan di tingkat kabupaten dan kota. Dari 17.632,37 km total jalan, hanya 47,92% yang tergolong baik.
“Kami sudah menghitung kebutuhan anggaran untuk mencapai 100% jalan dalam kondisi baik di seluruh Riau. Angkanya mencapai Rp24,7 triliun,” jelasnya.
Dalam agenda pembangunan 2026, Pemerintah Provinsi Riau telah mengusulkan sejumlah proyek strategis. Di Kota Pekanbaru, proyek yang diajukan antara lain pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (sepanjang 28,8 km), Jembatan Siak V (1.384 meter), revitalisasi Kota Tua Senapelan, dan penataan ulang kawasan tepian Sungai Siak.
Tak hanya itu, Wahid juga mengusulkan pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Regional, pembangunan 12 unit rumah pompa dan kolam retensi di Pekanbaru, pembangunan flyover Garuda Sakti, serta akses jalan sepanjang 9 km menuju Kawasan Industri Tanjung Buton.
Di Kabupaten Siak, pemerintah daerah mengajukan proyek sistem air bersih dan sistem pompa irigasi, masing-masing dengan kapasitas 100 liter per detik.
Di Pelalawan, proyek meliputi pembangunan Jalan Lintas Bono sepanjang 111,36 km serta peningkatan ruas Jalan Lintas Sumatera sepanjang 8,9 km. Pengembangan kawasan bersejarah Candi Muara Takus juga menjadi bagian dari usulan.
Di Dumai, sejumlah proyek prioritas meliputi pembangunan Jalan Simpang Batang–Lubuk Gaung, tanggul pengendali banjir di sepanjang Sungai Dumai, peningkatan Jalan Soekarno-Hatta, serta pembangunan jalan penghubung Dumai–Sinaboi.
Selain itu, optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Durolis juga diusulkan untuk memperluas akses air bersih bagi masyarakat.
Wilayah Rengat di Kabupaten Indragiri Hulu juga masuk daftar prioritas dengan usulan pembangunan jalan dua jalur di Jalan Pematang Reba, penguatan tebing Sungai Indragiri, dan peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA SPAM).
Pengembangan kawasan ketahanan pangan dan air bersih di Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, serta daerah afirmatif di Kepulauan Meranti dan Bengkalis turut menjadi bagian dari rencana besar ini.
“Kami berkomitmen untuk terus berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah pusat agar seluruh program ini bisa direalisasikan sesegera mungkin,” tutupnya.
