BENGKALIS, SERANTAU MEDIA – Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Septian Nugraha, menegaskan tidak akan menurunkan foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang terpasang di lingkungan gedung DPRD Bengkalis sebelum ada pengumuman atau keputusan resmi dari lembaga negara yang berwenang.
Sikap tersebut disampaikan Septian menyikapi beredarnya informasi mengenai wacana pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden yang belakangan menjadi perhatian publik.
Menurut Septian, informasi terkait kedudukan pejabat negara harus disikapi secara hati-hati dan tidak boleh menjadi dasar pengambilan kebijakan sebelum kebenarannya dipastikan melalui mekanisme ketatanegaraan.
"Terkait informasi mundurnya Wakil Presiden Republik Indonesia, kami di DPRD Kabupaten Bengkalis tentu menghormati seluruh proses ketatanegaraan yang berlaku. Namun, kita harus memastikan terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut melalui pengumuman dan keputusan resmi dari lembaga negara yang berwenang," ujar Septian, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan, DPRD Bengkalis tidak akan mengambil langkah administratif, termasuk mengubah atau menurunkan atribut kenegaraan, hanya berdasarkan isu yang belum terverifikasi.
"Mengenai penurunan foto Wakil Presiden di lingkungan DPRD Kabupaten Bengkalis, kami tidak akan mengambil langkah berdasarkan isu atau informasi yang belum memiliki kepastian resmi," tegasnya.
Septian menjelaskan, pemasangan foto Wakil Presiden di lingkungan lembaga pemerintahan tidak sekadar menjadi atribut kantor, tetapi juga berkaitan dengan penghormatan terhadap kedudukan lembaga negara dan tata aturan kenegaraan.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak tidak mengambil tindakan yang mendahului proses konstitusional. Setiap persoalan terkait jabatan pejabat negara, kata dia, harus diselesaikan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
"Prinsip kami jelas, DPRD Kabupaten Bengkalis tetap menghormati konstitusi, menjaga marwah lembaga negara, dan mengikuti ketentuan serta arahan resmi pemerintah. Jangan sampai kita mengambil tindakan yang mendahului proses konstitusional," tutup Septian. (rri/red)
