BATAM, SERANTAU MEDIA – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mempelajari sistem pengelolaan perparkiran yang diterapkan Pemerintah Kota Denpasar, Bali, sebagai upaya membenahi tata kelola parkir sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wali Kota Denpasar, Jumat (13/11/2026). Rombongan turut didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Kedatangan rombongan Pemko Batam disambut Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa bersama jajaran pemerintah setempat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemerintah daerah membahas sistem penyelenggaraan perparkiran, mulai dari regulasi, kelembagaan, pola kemitraan hingga mekanisme pengelolaan.
Salah satu model yang menjadi perhatian Amsakar adalah pengelolaan parkir melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bhukti Praja Sewakadarma milik Pemkot Denpasar.
Menurut Amsakar, sistem tersebut dapat menjadi referensi bagi Batam dalam menentukan pola pengelolaan parkir yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik daerah.
“Yang menarik adalah pengelolaannya melalui Perumda. Ini yang coba kami pelajari dari Denpasar dan akan kita pelajari lebih lanjut sesuai kondisi Batam,” ujar Amsakar.
Ia mengatakan, pembenahan perparkiran tidak cukup hanya melalui pengaturan di lapangan. Diperlukan dukungan regulasi, kejelasan kelembagaan, sistem pengawasan, serta pola kerja sama yang terukur agar pengelolaan berjalan optimal.
Di Batam, penataan parkir juga menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk melalui rencana penerapan sistem parkir berlangganan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat potensi pendapatan daerah.
Selain pengelolaan melalui Perumda, Pemko Batam juga mempelajari keterlibatan desa adat dalam sistem perparkiran di Denpasar.
Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menjelaskan, keterlibatan desa adat dilakukan melalui mekanisme kerja sama dengan Perumda yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU). “Untuk mekanisme dengan desa adat melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Perumda,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut kunjungan tersebut, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma dan Dinas Perhubungan Kota Batam diharapkan memperkuat komunikasi serta koordinasi untuk mendalami aspek teknis pengelolaan perparkiran.
Amsakar berharap, hasil pembelajaran dari Denpasar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemko Batam dalam membangun sistem perparkiran yang lebih tertib, transparan, dan profesional.
Dengan pembenahan tata kelola tersebut, pelayanan parkir kepada masyarakat diharapkan semakin baik dan potensi PAD dari sektor perparkiran dapat dioptimalkan. (rls/red)
