SERANTAUMEDIA - Pemerintah Arab Saudi telah menyetujui kuota haji sebanyak 221.000 orang untuk Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, pada musim haji tahun ini.
Haji adalah ibadah ke Mekkah, Arab Saudi, yang harus dilakukan setiap Muslim dewasa setidaknya sekali seumur hidup.
Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Menteri Haji Saudi Tawfiq al Rabiah baru-baru ini menandatangani nota kesepahaman yang meresmikan kuota haji untuk 221.000 orang.
“Kesepakatan ini menyepakati Indonesia akan memberangkatkan 221.000 jemaah haji pada musim haji 2025,” kata Nasaruddin pada akhir pekan lalu.
Sekitar 110.500 jemaah haji Indonesia akan tiba di Arab Saudi melalui Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz di Madinah.
Mereka akan kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Raja Abdulaziz di Jeddah.
Jemaah haji lainnya akan melakukan sebaliknya, yakni tiba terlebih dahulu di Bandara Jeddah dan terbang kembali ke tanah air dari Madinah.
Kesepakatan itu menyatakan bahwa pemerintah Saudi berhak mengubah kuota petugas haji, yaitu orang-orang yang membantu jamaah selama beraktivitas.
Setiap penambahan kuota petugas akan dilakukan sesuai dengan kontrak berdasarkan jadwal yang disepakati, menurut siaran pers menteri. Indonesia akan mengirimkan 2.210 petugas atau sekitar 1 persen dari kuota jamaahnya. Menurut Nasaruddin, Indonesia saat ini tengah mendorong otoritas Saudi agar mengizinkan negara itu mengirimkan lebih banyak petugas haji.
"Semakin banyak petugas yang kita miliki, maka kita akan semakin mampu memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji," kata Nasaruddin.
Presiden Prabowo Subianto akan mengunjungi Saudi akhir bulan ini untuk melobi kuota haji yang lebih tinggi. Tahun lalu, Indonesia memecahkan rekor dengan kuota haji sebanyak 241.000 jemaah.
Pemerintah baru-baru ini menurunkan biaya haji yang diusulkan untuk musim haji 2025 menjadi Rp 89,7 juta (sekitar $5.497) per orang, turun dari Rp 93,4 juta.
Berdasarkan skema yang direvisi, seorang jemaah harus membayar sekitar Rp 55,4 juta, atau sekitar 62 persen dari total biaya. Pemerintah akan menanggung sisa pembayaran. *** (dmh)
