JAKARTA | SERANTAUMEDIA - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Syawal 1446 Hijriah pada Sabtu (29/3/2025) sore.
Sidang ini menjadi momen penting bagi umat Muslim Indonesia untuk mengetahui apakah Idul Fitri tahun ini akan seragam dengan keputusan Muhammadiyah, yang telah menetapkan 1 Syawal jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.
Sidang isbat akan diawali dengan seminar hisab rukyat pada pukul 16.00 WIB, dilanjutkan buka puasa bersama dan shalat Maghrib.
"Pukul 18.30 WIB sidang isbat dimulai, kemudian pukul 19.00 WIB akan diadakan konferensi pers pengumuman hasil," jelas Abu Rokhmad, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag dilansir tribunpekanbaru.com.
Hasil sidang isbat akan diumumkan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers. Proses penetapan ini mengacu pada metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hilal).
Berdasarkan perhitungan astronomi, ijtimak (konjungsi bulan-matahari) akan terjadi pada 29 Maret 2025 pukul 17.57 WIB.
Namun, saat matahari terbenam, posisi hilal diperkirakan masih di bawah ufuk, yakni antara -3° di Papua hingga -1° di Aceh.
"Data ini akan diverifikasi melalui rukyatul hilal di 33 titik pemantauan di seluruh Indonesia, kecuali Bali karena bertepatan dengan Nyepi," tambah Abu Rokhmad.
Jika hilal tidak terlihat, maka Ramadan digenapkan menjadi 30 hari, sehingga 1 Syawal jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Namun, keputusan final tetap menunggu hasil sidang isbat.
Sementara itu, Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada Senin, 31 Maret 2025 berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal.
"Pada 29 Maret, hilal masih di bawah ufuk, sehingga Ramadan digenapkan 30 hari," jelas Dr H Syamsul Anwar, MA, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
Menariknya, tahun ini menjadi terakhir kali Muhammadiyah menggunakan metode wujudul hilal. Mulai 1447 H, organisasi ini akan mengadopsi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) untuk menyatukan penanggalan Islam di seluruh dunia.
Sementara Nahdlatul Ulama (NU) biasanya mengikuti keputusan pemerintah.
