NATUNA | SERANTAUMEDIA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, terus mendorong peningkatan kualitas literasi masyarakat melalui penguatan perpustakaan desa dan sekolah lewat program unggulan bertajuk Bina Persada.
Program ini digagas oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Natuna sebagai upaya untuk membantu perpustakaan-perpustakaan di daerah mencapai standar nasional dan mendapatkan akreditasi resmi.
“Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas perpustakaan hingga mencapai status terakreditasi,” ujar Kepala Disperpusip Natuna, Erson Gempa Afriandi.
Erson menjelaskan bahwa program Bina Persada dirancang untuk membimbing dan mendampingi pengelola perpustakaan di sekolah dan desa agar mampu memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional.
Ada empat aspek utama dalam penilaian akreditasi, yakni sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia (SDM), dan manajemen.
“Dari empat aspek itu, kami fokus pada penguatan SDM dan manajemen. Dua aspek lainnya, yakni keuangan serta sarana dan prasarana, menjadi tanggung jawab sekolah dan desa masing-masing,” ungkapnya.
Untuk memperkuat SDM dan sistem manajemen perpustakaan, pihak Disperpusip rutin melakukan pelatihan dan pendampingan langsung ke lapangan.
Kegiatan ini telah berjalan sejak awal tahun 2024 dan direncanakan berlanjut hingga seluruh perpustakaan di Natuna memenuhi kualifikasi akreditasi.
Menurut Erson, perpustakaan yang sudah terakreditasi akan menghadirkan suasana yang lebih nyaman bagi pengunjung, memiliki pelayanan yang lebih baik, serta koleksi buku yang lebih beragam.
“Jika perpustakaan dikelola dengan baik, dampaknya tidak hanya pada peningkatan literasi, tapi juga kualitas SDM di daerah. Ini tentu akan mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan,” tuturnya.
Ia menambahkan, keberadaan perpustakaan desa dan sekolah juga menjadi sarana strategis dalam pemerataan akses informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan seperti Natuna.
Disperpusip mencatat, dari 70 desa yang ada di Kabupaten Natuna, sebanyak 37 desa sudah memiliki perpustakaan, namun belum ada satu pun yang terakreditasi.
Sementara dari 174 sekolah yang memiliki perpustakaan, baru dua yang berhasil mendapat akreditasi dengan peringkat C.
Meski begitu, respons dari pihak sekolah cukup positif terhadap program ini.
“Beberapa sekolah bahkan sudah mulai mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana, serta menata ulang ruang perpustakaan mereka sesuai arahan dari kami,” tukasnya.
