NATUNA | SERANTAUMEDIA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, memastikan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan tahun ini tidak akan memengaruhi kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Natuna, Hikmat Aliansyah, menegaskan bahwa pemotongan anggaran tidak akan menyentuh obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya, yang sangat penting untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal.
"Obat-obatan dan kebutuhan dasar tidak dipotong karena jika dipotong, hal itu akan berdampak pada pelayanan," ujar Hikmat Aliansyah di Natuna, Selasa (4/3/2025).
Selain itu, program pengentasan stunting tetap menjadi fokus utama pemerintah, meskipun ada efisiensi anggaran. "Stunting adalah salah satu program yang tidak mengalami efisiensi," tegas Hikmat.
Ia menjelaskan bahwa meskipun ada pemangkasan di berbagai sektor, upaya untuk menurunkan angka stunting tetap mendapat perhatian penuh.
Anggaran yang tersedia, menurut Hikmat, akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat, seperti pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Kami sudah menganggarkan sekitar Rp14 miliar untuk satu tahun," ujarnya.
Namun, ia mengakui bahwa ada pengurangan anggaran di Dinas Kesehatan yang diperkirakan mencapai Rp50 miliar.
"Pada 2024, dinas kami mendapatkan alokasi sebesar Rp280 miliar. Anggaran ini mencakup belanja pegawai, operasional rumah sakit, operasional puskesmas, serta kegiatan lainnya yang menyentuh langsung masyarakat," jelas Hikmat.
Sementara itu, Direktur RSUD Natuna, Ari Fajarudi, juga memastikan bahwa meskipun ada pengurangan anggaran, hal itu tidak akan berdampak pada layanan kesehatan kepada masyarakat.
"Masyarakat tidak perlu khawatir untuk berobat ke RSUD. Kami tetap memberikan layanan terbaik," ujar Ari Fajarudi.
