SERANTAUMEDIA - Pemko Pekanbaru terus berupaya meningkatkan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk penatausahaan dan pelaporan di lingkungan pemerintahan.
Dalam rangka memperkuat penerapan sistem berbasis elektronik tersebut, Pemko menggelar sosialisasi dengan menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa menyatakan, implementasi SIPD di kota ini masih berada dalam tahap penguatan.
Menurutnya, meskipun baru mencapai sekitar 50 persen dalam proses sinergi dengan SIPD, progresnya terus menunjukkan perkembangan yang positif.
“Hari ini, kita mengundang narasumber dari Pusdatin Kemendagri untuk memperkuat implementasi SIPD. Berdasarkan target yang ditetapkan oleh KPK dan Kemendagri, seluruh proses ini harus selesai pada akhir November,” ujar Risnandar, Rabu (20/11/2024).
Risnandar menjelaskan, saat ini Pemko Pekanbaru telah mencapai hampir 70 persen penginputan data untuk kategori belanja, sementara data terkait pendapatan hampir rampung dengan capaian 98 persen.
“Alhamdulillah, progres kita terus membaik. Dalam dua minggu ke depan, kita akan memaksimalkan penginputan data, terutama pada kategori belanja, agar sistem ini selesai tepat waktu,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran seluruh perangkat daerah untuk berkomitmen menyelesaikan tugas penginputan data.
Proses ini, lanjutnya, bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik.
“Proses ini adalah bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Kita harus menyelesaikan penginputan data ini karena ini mencerminkan transparansi dan efisiensi pengelolaan pemerintahan,” tegas Risnandar.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi SIPD di Pekanbaru, sehingga mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi.
Sebagai bagian dari strategi nasional, SIPD dirancang untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia melalui pengelolaan data secara digital.
Dengan sistem ini, diharapkan setiap daerah mampu menyediakan informasi yang akurat dan terintegrasi, guna mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif.
"Pemko Pekanbaru akan terus memantau dan mengevaluasi penerapan SIPD. Dengan kerja sama seluruh pihak, kami optimistis dapat memenuhi target yang telah ditetapkan," pungkas Risnandar.
Pemko Pekanbaru juga mengajak masyarakat untuk mendukung upaya ini sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, transparan, dan terpercaya.
