PEKANBARU : SERANTAU MEDIA – Pemerintah Provinsi Riau memastikan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas dalam penyusunan APBD Perubahan (APBD-P) 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta sisa waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2026.
“Prioritas pembangunan sesuai RPJMD 2025-2029 dialokasikan pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi inklusif, inovasi, serta pemajuan budaya Melayu,” kata Syahrial di Ruang Paripurna DPRD Riau, Kamis (24/9/2026).
Di sektor infrastruktur, Pemprov Riau tetap memprioritaskan pemeliharaan dan perbaikan ruas jalan untuk mendukung konektivitas antarwilayah. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan kemampuan keuangan daerah.
“Pemeliharaan dan perbaikan Jalan Datuk Setia Maharaja dilakukan secara bertahap. Penanganan konektivitas wilayah Pekanbaru-Siak-Pelalawan-Kampar dievaluasi dan diprioritaskan berdasarkan skala kerusakan serta kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Syahrial mengatakan penyesuaian juga dilakukan terhadap belanja modal, termasuk pembangunan jalan dan jaringan irigasi. Langkah tersebut disesuaikan dengan sisa waktu pelaksanaan agar pekerjaan dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tetap memenuhi standar mutu serta akuntabilitas.
Di bidang kesehatan, Pemprov Riau tetap mempertahankan pembiayaan program Universal Health Coverage (UHC), termasuk penyelesaian kewajiban kepada BPJS Kesehatan.
“Kami komitmen penyelesaian kewajiban BPJS Kesehatan terus dikawal. Untuk tahun 2027, pemerintah akan menerapkan penyesuaian skema pembiayaan bersama (budget sharing) antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota demi menjaga keberlanjutan program UHC,” katanya.
Sementara itu, efisiensi belanja aparatur dilakukan secara selektif tanpa mengurangi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sejumlah belanja yang dinilai dapat ditekan, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan rapat tatap muka.
“Efisiensi dilakukan secara selektif dengan memangkas perjalanan dinas, acara seremonial, dan rapat tatap muka, tanpa mengurangi pemenuhan mandatory spending pendidikan, bantuan beasiswa, pembiayaan UHC, serta bantuan sosial,” tegas Syahrial.
Pemprov Riau juga tetap mempertahankan program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program tersebut tidak hanya diarahkan pada pemberian modal, tetapi juga pendampingan, peningkatan produktivitas, dan perluasan akses pasar.
“Program UMKM dipastikan tidak terbatas pada penyaluran bantuan modal, tetapi mencakup pendampingan kemandirian, peningkatan produktivitas, serta perluasan akses pasar,” ujarnya.(rls/red)
