PEKANBARU | SERANTAUMEDIA – Pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk tingkat SMA/SMK di Provinsi Riau masih dalam tahap penantian. Hingga kini, belum ada arahan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait implementasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Riau, Edi Rusma, mengungkapkan pihaknya belum dapat menjalankan program ini karena belum menerima petunjuk teknis dari BGN.
"Untuk SMA/SMK, belum ada arahan dari BGN," jelas Edi saat diwawancarai pada Jumat (5/1).
Ia juga menambahkan bahwa Dinas Pendidikan Riau telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pangan Provinsi Riau sebagai penanggung jawab utama program ini di tingkat provinsi. Namun, hasilnya masih sama, yakni belum ada kepastian.
"Dari hasil koordinasi kami dengan Dinas Pangan, juga belum ada informasi terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk SMA. Mereka saat ini masih berkoordinasi dengan BGN," tambahnya.
Edi menegaskan, pihaknya bersikap menunggu hingga ada arahan lebih lanjut. Jika petunjuk teknis sudah diterbitkan, Dinas Pendidikan Riau siap segera melaksanakan program ini bersama instansi terkait.
"Kami juga sekaligus menunggu petunjuk teknis pelaksanaannya," ujarnya.
Meski program makan bergizi gratis menjanjikan banyak manfaat, pelaksanaannya bukan tanpa tantangan. Salah satu kendala utama adalah ketersediaan anggaran yang cukup untuk memastikan kelancaran program.
Selain itu, kualitas makanan yang disajikan dan distribusi merata ke seluruh sekolah juga menjadi perhatian.
"Anggaran dan distribusi yang merata adalah tantangan besar, tetapi kami optimistis jika sudah ada arahan teknis, program ini bisa berjalan baik," ungkap Edi.
Banyak pihak berharap agar pemerintah pusat segera memberikan arahan yang jelas mengenai pelaksanaan program ini di tingkat SMA/SMK. Dengan demikian, manfaat program makan bergizi gratis dapat segera dirasakan oleh para siswa di seluruh Provinsi Riau.
“Program ini penting untuk mendukung gizi siswa sekaligus meningkatkan konsentrasi belajar mereka. Kami menunggu kebijakan lebih lanjut agar dapat segera merealisasikan program ini,” tutup Edi.
