JAKARTA, SERANTAU MEDIA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberhentikan atau mem-PHK ribuan pegawai di seluruh pemerintahan AS. Ini merupakan tindak lanjut ancaman Trump untuk memangkas jumlah pegawai federal selama penutupan (shutdown) pemerintahan.
Juru bicara Gedung Putih mengungkapkan, pemutusan hubungan kerja (PHK) sedang berlangsung di Departemen Keuangan, badan kesehatan AS, Dinas Pendapatan Internal, serta departemen pendidikan, perdagangan, dan divisi keamanan siber Keamanan Dalam Negeri. Total pekerja yang di-PHK tidak diungkap secara jelas.
Sekitar 300.000 pegawai sipil federal telah dijadwalkan untuk meninggalkan pekerjaan mereka tahun ini karena kampanye perampingan yang digagas Trump awal tahun ini.
"Mereka yang memulai ini," kata Trump kepada para wartawan dalam sebuah acara di Ruang Oval, menyebut PHK tersebut "berorientasi Demokrat."
Partai Republik pimpinan Trump memegang mayoritas di kedua kamar Kongres, tetapi membutuhkan suara Demokrat di Senat AS untuk meloloskan undang-undang apa pun yang akan mendanai pemerintah.
Partai Demokrat masih mengharapkan perpanjangan subsidi asuransi kesehatan, dengan alasan biaya kesehatan akan meningkat drastis bagi banyak dari 24 juta warga Amerika yang mendapatkan perlindungan melalui Undang-Undang Perawatan Terjangkau.
Trump telah berulang kali mengancam akan memecat pegawai federal selama kebuntuan penutupan pemerintah, yang memasuki hari ke-10 pada Jumat (10/10/2025) dan telah mengisyaratkan bahwa pemerintahannya akan berfokus terutama pada bagian-bagian pemerintahan yang didukung oleh Partai Demokrat.
Trump juga telah memerintahkan pembekuan dana infrastruktur setidaknya USD 28 miliar untuk New York, California, dan Illinois – yang semuanya merupakan rumah bagi populasi pemilih Demokrat yang cukup besar dan kritikus pemerintahan.
Departemen Kehakiman mengatakan dalam pengajuan pengadilan bahwa lebih dari 4.200 pegawai federal telah menerima pemberitahuan PHK di tujuh lembaga, termasuk lebih dari 1.400 di Departemen Keuangan dan setidaknya 1.100 di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.
Partai Demokrat mengatakan mereka tidak akan menyerah pada taktik tekanan Trump.
"Sampai Partai Republik serius, mereka mengakui ini – setiap pekerjaan yang hilang, setiap keluarga yang dirugikan, setiap layanan yang dirusak adalah karena keputusan mereka," kata Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer.
Pemerintah AS diwajibkan oleh hukum untuk memberikan pemberitahuan 60 hari kepada pekerja sebelum PHK, meskipun pemberitahuan tersebut dapat dipersingkat menjadi 30 hari.***
