PEKANBARU : SERANTAU MEDIA — Pemerintah Provinsi Riau memperkuat peran Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk mempercepat digitalisasi perlindungan sosial dan memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) pada 2027 lebih tepat sasaran.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Implementasi Perluasan Percontohan Digitalisasi Perlindungan Sosial 2026 yang digelar secara virtual, Jumat (18/9).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah membangun sistem perlindungan sosial yang lebih mudah diakses, transparan, dan terintegrasi dengan dukungan teknologi digital.
Ia meminta pemerintah daerah mempercepat kesiapan karena program tersebut ditargetkan diluncurkan secara resmi oleh Presiden pada Oktober 2026.
"Ketika program ini diluncurkan Oktober, sebanyak mungkin daerah sudah siap dan terintegrasi. Ini membutuhkan peran aktif gubernur, Pangdam, Kapolda, dan seluruh jajaran di daerah," kata Luhut.
Menurut Luhut, sebanyak 4,8 juta keluarga telah mendaftar dalam proses digitalisasi perlindungan sosial dan sekitar 170 ribu Agen Perlinsos telah bergabung.
Jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mengejar target 45 juta keluarga hingga akhir 2026.
Luhut menegaskan data hasil pendaftaran akan menjadi salah satu dasar penyaluran bansos pada 2027. Karena itu, ia mendorong mobilisasi Agen Perlinsos dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat.
Ia juga meminta gubernur dan pimpinan daerah memperluas informasi pendaftaran Agen Perlinsos hingga tingkat pemerintahan paling bawah. Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga didorong membantu masyarakat melakukan pendaftaran di wilayah tugas masing-masing.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan Pemprov Riau siap mempercepat pelaksanaan arahan pemerintah pusat terkait digitalisasi perlindungan sosial.
Menurut dia, penambahan Agen Perlinsos harus segera dilakukan karena perkembangan data terus dipantau secara berkala.
"Kita tidak punya waktu untuk main-main dengan target ini. Beberapa hari sekali kita diminta memberikan perkembangan data perlindungan sosial. Karena itu, agen perlinsos harus segera bertambah," kata SF Hariyanto.
Ia mengatakan percepatan digitalisasi tersebut pada akhirnya ditujukan untuk memastikan masyarakat yang menerima bansos benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.
Untuk itu, Dinas Sosial Provinsi Riau akan memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, serta pemerintah kabupaten dan kota.
"Tujuannya agar penerima manfaat tepat sasaran. Dinsos Riau akan bekerja sama dengan TNI/Polri untuk mempercepat proses ini, mempelajari teknisnya dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota," ujarnya.(rls/red)
