SERANTAUMEDIA - Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kabinetnya untuk memastikan bahwa bahan baku untuk program andalannya, yaitu program makanan bergizi gratis (MBG), berasal dari dalam negeri dan bukan dari barang impor.
Prakarsa ini bertujuan untuk melibatkan koperasi dan badan usaha milik desa (BUMDes) guna mendorong perekonomian pedesaan.
"Presiden menginginkan bahan baku program ini berasal dari Indonesia, khususnya dari desa-desa, untuk memberdayakan ekonomi lokal. Tidak boleh ada impor," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Budi Arie Setiadi seusai menghadiri pertemuan dengan Prabowo di Istana Bogor, Jumat.
Budi mengatakan ribuan koperasi akan memegang peran kunci dalam memastikan keberhasilan tugas berat ini. Kementerian telah menghimpun data desa-desa yang menghasilkan berbagai komoditas untuk memenuhi persyaratan MBG.
“Ada 1.923 koperasi yang siap mendukung program makan gratis ini, meliputi barang-barang seperti telur, sayur mayur, beras, ikan, dan lain-lain,” imbuh Budi.
Selain itu, Budi juga menyoroti peran desa dalam menghasilkan komoditas seperti jagung, nila, dan melon. Ia menegaskan bahwa 20 persen dari total alokasi dana desa, yang jumlahnya mencapai Rp 71 triliun, telah dialokasikan untuk ketahanan pangan pada tahun 2025, termasuk dukungan untuk program makan gratis.
Program makanan gratis, yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto selama kampanye presidennya, bertujuan untuk menyediakan makan siang bergizi bagi anak-anak sekolah Indonesia dan memerangi stunting. Angka stunting nasional telah turun menjadi 21,5 persen pada tahun 2023. Program ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 82 juta orang, termasuk ibu hamil, pada tahun 2029, tahun terakhir pemerintahan Prabowo.
Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan Rp 71 triliun (sekitar $4,4 miliar) untuk mendanai program tersebut pada tahun 2025, dengan peluncuran resminya dijadwalkan pada hari Senin. *** (dmh)
