• Tue, Jul 2025

TPP ASN dan Dana Desa di Kepulauan Meranti Segera Cair

TPP ASN dan Dana Desa di Kepulauan Meranti Segera Cair

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kepulauan Meranti, Drs Irmansyah MSi memastikan proses pencairan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.


SERANTAUMEDIA - Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat desa di Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat kabar baik. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN dan Alokasi Dana Desa (ADD) akan segera dicairkan untuk dua bulan sekaligus.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti, Drs Irmansyah MSi memastikan proses pencairan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Sudah kami informasikan kepada seluruh OPD dan desa melalui Dinas PMD untuk mengajukan usulan pencairan masing-masing dua bulan. Dalam bulan ini, usulan tersebut akan diproses dan dicairkan,” kata Irmansyah, Senin (18/11/2024).

Selain pencairan TPP dan ADD, Pemkab Kepulauan Meranti juga mengalokasikan dana hibah sebesar Rp43,6 miliar untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Dana ini diperuntukkan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta pengamanan oleh TNI dan Polri.

“Dana hibah tersebut ditujukan untuk berbagai keperluan, termasuk pembiayaan logistik, administrasi, pelatihan, sosialisasi, pengawasan, keamanan, teknologi informasi, hingga audit Pilkada,” jelas Irmansyah.

Ia menambahkan, alokasi ini bertujuan memastikan kelancaran dan keamanan proses Pilkada di Kepulauan Meranti.

“Mudah-mudahan anggaran ini membantu memastikan Pilkada berjalan dengan lancar, aman, dan damai,” harapnya.

Plt Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar yang saat ini sedang cuti untuk mengikuti kampanye Pilkada, memberikan apresiasi atas pengelolaan anggaran ini.

“Kita ingin proses demokrasi ini sukses dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dan keseimbangan dalam memenuhi hak ASN dan perangkat desa serta pelayanan terhadap masyarakat,” ujar Asmar.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap proses pembiayaan menggunakan APBD berjalan sesuai aturan.

“Hal ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga,” pungkasnya.