PELALAWAN | SERANTAUMEDIA - DPRD Pelalawan mengesahkan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.979.617.916.252 dalam rapat paripurna yang digelar Sabtu (30/11/2024).
Rapat ini berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Pelalawan dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pelalawan, H Syafrizal SE.
Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Banggar DPRD Pelalawan, Abdul Nasib SE MH menegaskan pentingnya pemerintah daerah mengelola anggaran sesuai dengan tema, visi, dan misi pembangunan tahun 2025.
“Arah pembangunan harus jelas dan terukur. Pemkab Pelalawan harus berkomitmen memaksimalkan seluruh potensi pendapatan secara nyata di lapangan. Ini harus disikapi serius guna mendongkrak pendapatan bagi Pemkab Pelalawan,” ujar Abdul Nasib.
Bupati Pelalawan, H Zukri dalam kesempatan yang sama menjelaskan, penyusunan APBD 2025 telah mengacu pada regulasi yang berlaku, seperti PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Ia juga memaparkan delapan prioritas pembangunan untuk tahun depan, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan kesehatan dan pemberian jaminan sosial bagi masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat berbasis sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan UMKM, serta pemantapan dan pembangunan infrastruktur strategis.
Penataan Kota Pangkalan Kerinci dan ibukota kecamatan lainnya, program ‘Pelalawan Sejuk’ untuk mendukung lingkungan hidup yang berkelanjutan, pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif melalui program ‘Pelalawan Menawan dan Berkawan’ dan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan data yang valid.
“APBD merupakan instrumen penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai visi pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunannya harus melibatkan aspirasi masyarakat sebagai inspirasi utama dalam kebijakan APBD ini,” kata Bupati Zukri.
APBD 2025 mengalami penurunan sebesar Rp134.952.216.868 dibandingkan APBD Murni 2024. Meski demikian, total pendapatan daerah tahun depan ditargetkan mencapai Rp1.875.617.916.252, ditambah dengan perkiraan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) 2024 sebesar Rp104 miliar. Seluruh belanja daerah telah diselaraskan dengan kebutuhan prioritas yang telah ditentukan.
“Saya yakin pembahasan yang cermat antara DPRD dan pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan menyelesaikan masalah pokok pembangunan,” ungkap Bupati Zukri.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
“Kerjasama antara DPRD dan pemerintah daerah selama ini menjadi modal dasar untuk mengatasi tantangan pembangunan ke depan,” tutupnya.
