TANJUNGPINANG : SERANTAU MEDIA – Aparatur sipil negara (ASN) di Kepulauan Riau (Kepri) yang belum memiliki rumah pertama dan memenuhi persyaratan dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan rumah subsidi dengan tenor cicilan hingga 40 tahun.
Senior Vice President Pemasaran Pembiayaan I BP Tapera Mungki Indriati Prativi mengatakan tenor 40 tahun tersebut merupakan salah satu opsi dalam program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Tenor 40 tahun itu adalah opsi. Secara historikal data di kami rata-rata di 10, 15, dan 20 tahun," kata Mungki di Tanjungpinang, Sabtu (3/10/2026).
Ia mencontohkan pembiayaan rumah subsidi di Kepri dengan harga sekitar Rp170 juta. Dengan tenor 20 tahun, cicilan dalam simulasi tersebut berada di kisaran Rp1 juta per bulan.
Menurut Mungki, program KPR Sejahtera FLPP menyediakan pembiayaan untuk rumah tapak subsidi maupun rumah susun subsidi bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan, termasuk ASN yang belum memiliki rumah pertama.
Program tersebut telah berjalan sejak 2010 dan menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh hunian sekaligus mengurangi backlog kepemilikan rumah.
BP Tapera bekerja sama dengan bank penyalur dan pengembang dalam menyediakan akses pembiayaan rumah subsidi, termasuk bagi masyarakat di Kepri.
"Melalui program ini negara hadir untuk dua solusi nyata, yakni rumah tapak subsidi dan rumah susun subsidi," ujarnya.
Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza mengatakan kepemilikan rumah menjadi kebutuhan penting bagi ASN, khususnya mereka yang belum memiliki hunian sendiri.
"Rumah bukan sekadar tempat bernaung, melainkan fondasi paling mendasar dalam membina keluarga, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat kesejahteraan sumber daya manusia," katanya.
Pemkot Tanjungpinang, lanjut Ariza, membuka peluang kerja sama dengan BP Tapera dan pengembang untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi ASN.
Salah satu skema yang sedang diwacanakan adalah penyediaan lahan oleh pemerintah daerah agar pembangunan rumah dapat dilakukan dengan harga yang lebih terjangkau.
"Memang ada wacana kerja sama dengan pihak pengembang, termasuk BP Tapera. Konsepnya pemerintah daerah menyediakan lahan, sehingga mempermudah kita mendapatkan rumah agak murah," ujarnya. (Ant/red)
