• Fri, Jan 2026

Berbatasan Langsung dengan Negara Tetangga, Pemko Batam Perkuat Pengamanan Perbatasan

Berbatasan Langsung dengan Negara Tetangga, Pemko Batam Perkuat Pengamanan Perbatasan

Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, menghadiri Rapat Penggalangan dan Pemetaan Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan. (Foto: dok Humas)


BATAM, SERANTAU MEDIA  – Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen bersama Tim Direktorat I dan Kejaksaan Negeri Batam melaksanakan Rapat Penggalangan dan Pemetaan Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Wali Kota Batam pada Jumat (5/12/2025).

Rapat tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan Batam sebagai wilayah terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. 

Dalam pemaparan yang disampaikan, Kecamatan Belakang Padang ditetapkan sebagai salah satu Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) dalam Program Prioritas Nasional karena berada di jalur pelayaran internasional.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, yang hadir dalam rapat itu menilai penetapan tersebut merupakan langkah penting. Namun, ia menekankan bahwa seluruh kecamatan di Kota Batam idealnya mendapat perhatian serupa, mengingat Batam merupakan kota kepulauan yang memiliki dinamika dan potensi kerawanan perbatasan yang hampir sama.

“Batam adalah daerah terdepan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga. Posisi ini memberi peluang besar, tetapi juga menghadirkan tantangan serius. Ancaman seperti narkoba, penyelundupan barang, hingga limbah kapal asing harus kita waspadai, " ujarnya. 

"Bahkan arus pengungsi luar negeri pun berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ideologi bangsa. Karena itu, pemetaan AGHT sangat penting agar kebijakan yang disusun lebih tepat, cepat, dan efektif,” sambungnya.

Dalam forum tersebut, Tim Direktorat I JAM Intelijen turut memaparkan kondisi perbatasan Kepulauan Riau serta potensi kerawanan yang perlu diantisipasi bersama. 

Rapat juga menyepakati sejumlah langkah penguatan, mulai dari peningkatan pengawasan lintas batas, pemantauan lingkungan laut, mitigasi dampak sosial, hingga penguatan koordinasi antar-instansi untuk mempercepat respons terhadap potensi gangguan.

Kejaksaan Negeri Batam menegaskan dukungan penuh terhadap Pemko Batam, baik dalam pemetaan risiko maupun pendampingan hukum, sehingga strategi yang dirumuskan dapat dijalankan secara konsisten di lapangan.

Sekdako Batam menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pengamanan wilayah perbatasan. 

Ia berharap perhatian yang diberikan kepada Belakang Padang juga dapat diperluas ke kecamatan lainnya, mengingat seluruh wilayah di Batam memiliki karakteristik dan tantangan perbatasan yang sama pentingnya.

Firmansyah memastikan seluruh rekomendasi rapat akan ditindaklanjuti melalui langkah konkret, sehingga Program Prioritas Nasional di Batam dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.***