ROHIL : SERANTAU MEDIA — Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menghadapi tekanan fiskal pada 2026 setelah transfer dari pemerintah pusat turun hampir separuh dibandingkan dua tahun sebelumnya. Alokasi transfer yang sebelumnya mencapai Rp1,9 triliun kini hanya sekitar Rp1 triliun.
Bupati Rohil Bistamam mengatakan penurunan transfer tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas. Sementara itu, kebutuhan belanja dan dana rutin pemerintah daerah mencapai sekitar Rp1,1 triliun.
"Pada tahun 2024-2025 alokasi transfer kita dari pemerintah pusat mencapai Rp1,9 triliun, tetapi pada 2026 berkurang menjadi Rp1 triliun," kata Bistamam dalam rapat paripurna DPRD Rohil, Minggu (4/10/2026).
Dengan kebutuhan belanja rutin yang mencapai Rp1,1 triliun, kondisi tersebut membuat Rohil menghadapi kekurangan anggaran sekitar Rp100 miliar.
Tekanan fiskal semakin besar karena penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga belum mencapai target. Dari target PAD 2026 sebesar Rp350 miliar, realisasinya baru sekitar Rp280 miliar.
"Kita membutuhkan kerja keras dan semangat tinggi untuk terus mengoptimalkan PAD demi menutupi celah anggaran tersebut," ujarnya.
Bistamam mengatakan pemerintah daerah akan memperkuat optimalisasi PAD dengan menggali berbagai potensi penerimaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperbesar ruang fiskal di tengah menurunnya transfer dari pemerintah pusat.
Selain meningkatkan PAD, Pemkab Rohil juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran. Bupati bersama jajaran pemerintah daerah dan DPRD disebut aktif melakukan komunikasi ke Jakarta.
Bistamam menegaskan keterbatasan fiskal tidak boleh menghentikan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan melanjutkan pembangunan.
"Bupati, Wakil Bupati, jajaran kepala dinas hingga kawan-kawan DPRD terus bergerak tanpa kenal lelah menjemput bola ke Jakarta untuk memperjuangkan alokasi dukungan anggaran dari pusat," katanya. (mcr/red)
