PEKANBARU | SERANTAUMEDIA - Isu defisit anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang diperkirakan mencapai Rp 2,213 triliun pada tahun 2025 semakin memanas.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau telah meminta klarifikasi mengenai hal ini, menyusul munculnya angka defisit yang jauh lebih besar daripada yang tercatat dalam APBD.
Kondisi keuangan yang kritis ini tentunya memengaruhi pemerintahan Gubernur Riau terpilih, Abdul Wahid, dan wakilnya SF Hariyanto, yang akan dilantik pada 20 Februari 2025.
Menghadapi tantangan ini, Abdul Wahid mengungkapkan bahwa ia baru mendengar kabar soal defisit tersebut dan akan mempelajari masalahnya lebih lanjut setelah dilantik.
"Saya baru dapat informasi mengenai hal ini. Tapi saya belum tahu data persisnya. Nanti setelah dilantik, kita akan pelajari dan cari solusinya supaya semuanya bisa selesai dengan baik," ujar Abdul Wahid.
Abdul Wahid menambahkan bahwa langkah selanjutnya adalah memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelidiki lebih dalam masalah defisit anggaran tersebut. Ia berkomitmen untuk mengambil langkah yang tepat setelah resmi menjabat.
"Saya belum bisa mengambil sikap pasti karena saya belum memanggil OPD-OPD terkait. Setelah pelantikan, kita akan segera panggil mereka untuk mencari solusi bersama," tambahnya.
Sementara itu, DPRD Riau, melalui Badan Anggaran (Banggar), sudah mulai menyelidiki penyebab munculnya defisit yang besar ini.
Pada Jumat, 14 Februari 2025, Banggar DPRD memanggil sejumlah OPD untuk memberikan klarifikasi terkait angka defisit yang mengejutkan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, menekankan pentingnya kejelasan mengenai sumber defisit yang dilaporkan.
Ia mengungkapkan bahwa dalam pembahasan APBD yang sudah disepakati sebelumnya, defisit anggaran tercatat hanya sekitar Rp 570 miliar. Namun, tiba-tiba muncul angka yang jauh lebih besar, yaitu Rp 2,213 triliun.
"Kami ingin tahu dari mana angka ini berasal. Dalam kesepakatan APBD, defisit hanya Rp 570 miliar. Tapi kenapa tiba-tiba muncul angka sebesar ini? Kami sangat khawatir bahwa angka defisit ini bisa bertambah lebih besar," ujar Parisman.
Banggar DPRD Riau telah memanggil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memberi penjelasan lebih lanjut.
Parisman mengungkapkan kekhawatirannya bahwa informasi soal defisit ini justru lebih banyak diperoleh dari luar, bukan melalui laporan resmi dari eksekutif ke legislatif.
"Kami meminta data yang jelas dan valid. Jangan sampai ada ketidakcocokan antara angka yang disepakati dalam APBD dan apa yang muncul sekarang. Kami berharap ini bisa segera diselesaikan," tambahnya.
Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, juga menyoroti dinamika pengurangan dan penambahan anggaran yang bisa terjadi dalam proses pembahasan APBD.
Namun, ia mengingatkan bahwa pendapatan daerah harus dihitung dengan asumsi yang realistis, mengingat APBD 2025 sudah disahkan pada November 2024.
"Pendapatan 2025 dihitung berdasarkan kondisi yang ada di tahun 2024. Asumsi tersebut harus mendekati target, jangan terlalu jauh. Setelah APBD disahkan, tiba-tiba muncul kabar adanya tunda bayar yang berimbas pada defisit. Ini harus segera diklarifikasi," tegas Kaderismanto.
