PEKANBARU | SERANTAUMEDIA - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau hadir dalam Pertemuan Kemajuan Implementasi RBC (Result-Based Contribution) 1, 2, dan 3 FOLU Norway Contributions yang berlangsung di The Ritz Carlton SCBD, Jakarta, Jumat (13/12/2024).
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, dan menjadi tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Norwegia terkait upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Dalam kerangka kerja sama ini, Provinsi Riau mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk pelaksanaan program tahun 2024-2025.
Menteri Hanif Faisol Nurofiq meminta para mitra pelaksana, termasuk DLHK Riau, untuk memaparkan progres kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 dan rencana kerja tahun 2025.
Plt Kepala DLHK Riau, Alwamen menjelaskan, dukungan FOLU Norway Contributions tahap pertama telah dilaksanakan di empat wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yaitu KPH Tebing Tinggi, KPH Bengkalis Pulau, KPH Bagansiapiapi, dan KPH Mandah.
Program-program tersebut berfokus pada penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA), pengembangan perhutanan sosial, dan pembangunan hutan tanaman sagu masyarakat.
“Kami laporkan kepada Bapak Menteri bahwa dukungan FOLU Norway Contributions tahap pertama telah menyentuh empat KPH. Fokus utamanya adalah penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengembangan perhutanan sosial, serta pembangunan hutan tanaman sagu masyarakat,” ujar Alwamen.
Alwamen menambahkan, dukungan tahap pertama telah menjangkau 13 kelompok masyarakat perhutanan sosial (Pokmas). Kelompok-kelompok ini menerima pendampingan untuk penyusunan rencana kelola usaha (KUPS), pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas.
“Sebanyak 100 desa rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah mendapatkan sosialisasi dan edukasi, serta 20 kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) difasilitasi dengan pompa jinjing dan alat pelindung diri (APD),” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Alwamen juga mengusulkan program penguatan kelembagaan KPH untuk tahap kedua dan ketiga. Menurutnya, besarnya tanggung jawab dan luasnya wilayah kelola KPH memerlukan dukungan pendanaan tambahan, karena keterbatasan anggaran daerah belum mencukupi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Kami kira diperlukan program yang berfokus pada penguatan kelembagaan KPH. Dengan beratnya tugas dan luasnya wilayah kelola, kami membutuhkan dukungan dari pendanaan RBC. Proposal detail akan kami sampaikan kepada Project Director FOLU Norway Contributions,” tutup Alwamen.
Program RBC FOLU Norway Contributions di Riau tidak hanya memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya pengendalian karhutla, tetapi juga dalam memberdayakan masyarakat melalui perhutanan sosial.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
