BATAM | SERANTAUMEDIA - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Suhadi menyoroti tingginya nilai tunda bayar dalam kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri pada 2024 yang mencapai Rp282 miliar.
"Kinerja ini kan ada barometernya. Apakah Pemprov Kepri sudah mencapai target seperti peningkatan ekonomi, bantuan tepat sasaran, pengurangan anggota kemiskinan," kata Suhadi.
"Begitu juga dengan infrastruktur yang telah dikerjakan selama tahun 2024. Kami ingin tahu skala prioritas dari setiap program yang sudah dijalankan," sambungnya.
Suhadi menjelaskan, salah satu faktor penyebab tunda bayar adalah berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.
Namun, ia menegaskan bahwa Pemprov seharusnya bisa lebih antisipatif dalam menakar penggunaan anggaran agar tidak terjadi pembengkakan seperti tahun ini.
Selain itu, Komisi II DPRD Kepri juga meminta Pemprov untuk lebih mengoptimalkan penerimaan daerah, termasuk melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum menunjukkan kontribusi maksimal.
“Termasuk kinerja BUMD yang sampai saat ini belum bisa memperlihatkan hasil yang memuaskan. BUMD harusnya bisa menjadi sumber penerimaan yang bisa digarap oleh Pemprov,” ujarnya.
Suhadi menekankan tiga poin utama yang harus menjadi fokus Pemprov Kepri ke depan:
1. Skala prioritas program yang lebih jelas.
2. Penanganan tunda bayar agar tidak membebani APBD.
3. Optimalisasi penerimaan daerah, termasuk dari BUMD.
"Jadi tiga poin itulah yang menjadi perhatian kami. Pertama, skala prioritas program harus jelas. Kedua, tunda bayar harus dikendalikan. Ketiga, optimalisasi penerimaan daerah. Ini harus menjadi fokus Pemprov," tegasnya.
DPRD Kepri berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap program yang telah berjalan, sehingga anggaran dapat digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
"Kebijakan harus lebih jelas, kecermatan penggunaan anggaran harus menjadi fokus dari Pemprov Kepri," pungkas Suhadi.
