PEKANBARU | SERANTAUMEDIA - Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta jembatan di seluruh daerah.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau, pada Selasa (4/3/2025).
Wahid mengungkapkan pentingnya menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur strategis yang akan mendukung konektivitas antarwilayah serta mendorong perekonomian masyarakat.
Salah satu proyek utama yang menjadi fokus perhatian adalah pembukaan akses Jalan Lintas Pesisir Sinaboi-Dumai, yang direncanakan untuk menghubungkan Kabupaten Rokan Hilir dengan Kota Dumai.
"Proyek ini sangat vital untuk memperlancar arus barang dan orang di wilayah pesisir. Jalan Sinaboi-Dumai menjadi kunci penghubung antara daerah-daerah pesisir Riau yang berpotensi besar bagi perekonomian," ujar Wahid.
Selain itu, Gubernur Wahid juga menargetkan penyelesaian perbaikan Jalan Kuala Kampar di Kabupaten Pelalawan, yang rusak parah akibat terjangan Ombak Bono.
Mengingat kawasan ini memiliki potensi wisata yang besar, Wahid menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan mendesak.
"Jalan Kuala Kampar harus segera dituntaskan. Ombak Bono merupakan salah satu daya tarik wisata Riau yang sangat populer," tuturnya.
"Akses yang buruk justru akan menyulitkan wisatawan. Kami ingin memastikan bahwa wisatawan bisa menikmati potensi wisata tanpa hambatan," sambungnya.
Gubernur Riau juga menyoroti masalah jembatan-jembatan yang masih mangkrak dan belum selesai pengerjaannya di beberapa daerah.
Beberapa jembatan yang disebutkan, antara lain Jembatan Panglima Sampul di Sungai Perumbi, Kepulauan Meranti, serta jembatan-jembatan di Dumai, Rokan Hilir, Ujung Batu Rohul, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singingi. Kondisi jembatan yang rusak dan mangkrak tersebut sangat mengganggu mobilitas masyarakat.
"Jembatan yang putus atau mangkrak harus segera diperbaiki agar bisa difungsikan kembali. Termasuk Jembatan Sei Rokan II di Ujung Batu, yang harus segera dikoordinasikan dengan baik agar bisa digunakan sebagaimana mestinya," tegas Wahid.
Meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, Wahid menegaskan bahwa proyek infrastruktur prioritas tidak boleh terganggu.
Proyek yang berhubungan langsung dengan kepadatan ekonomi dan mobilitas masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
"Kami akan mencari solusi jika anggaran kurang, mana yang harus dipotong, mana yang bisa ditunda, dan mana yang harus segera disegerakan. Infrastruktur yang mendukung ekonomi dan mobilitas masyarakat tidak bisa ditunda," pungkasnya.
