• Thu, Mar 2025

Gubernur Riau Abdul Wahid: Mutasi Pejabat Berdasarkan Kompetensi untuk Peningkatan Kinerja Birokrasi

Gubernur Riau Abdul Wahid: Mutasi Pejabat Berdasarkan Kompetensi untuk Peningkatan Kinerja Birokrasi

Mutasi pejabat bukan sekadar langkah penyegaran, tetapi juga sebagai bagian dari evaluasi terhadap kinerja masing-masing pejabat yang ada di lingkungan pemerintahan.


PEKANBARU | SERANTAUMEDIA - Gubernur Riau, Abdul Wahid menegaskan, mutasi dalam struktur Pemerintah Provinsi Riau akan dilakukan dengan dasar kompetensi, bukan hanya sekadar untuk penyegaran.

"Mutasi nanti akan kita lakukan sembari melihat kompetensi. Saya mau lihat bagaimana kemampuan manajemen yang ada di pemerintahan selama ini. Kalau perlu diadakan perbaikan, tentu akan kami lakukan perbaikan," ujar Abdul Wahid.

Pernyataan tersebut mencerminkan keseriusan Gubernur dalam memastikan setiap perubahan yang terjadi di pemerintahan dapat memberi dampak positif.

Menurutnya, mutasi pejabat bukan sekadar langkah penyegaran, tetapi juga sebagai bagian dari evaluasi terhadap kinerja masing-masing pejabat yang ada di lingkungan pemerintahan.

Abdul Wahid menekankan pentingnya menempatkan pejabat yang memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas dan tanggung jawabnya.

Ia berharap, langkah ini dapat membawa dampak nyata bagi peningkatan kinerja pemerintahan.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama bekerja untuk membangun Riau. Saya ingin semua pejabat fokus pada tugasnya dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya.

Sebagai bagian dari visinya untuk memajukan Riau, Gubernur juga mengingatkan para pejabat untuk terus menjaga semangat kerja tinggi dan berkontribusi secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan begitu, setiap keputusan yang diambil akan membawa manfaat langsung bagi warga Riau.

Selain itu, Gubernur Riau ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

"Sesuai arahan Presiden, bahwa setiap keputusan yang diambil pemerintah harus berpihak pada kepentingan masyarakat," pungkasnya.