PEKANBARU, SERANTAU MEDIA - Perusahaan migas yang beroperasi di Riau harus melibatkan tenaga kerja dan mitra lokal, agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal ini ditegaskan Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid usai menghadiri Sosialisasi Satgas Kelancaran Operasional Migas di Balai Serindit Selasa (30/9/2025).
Menurutnya, sektor minyak dan gas (migas) memiliki kontribusi yang penting dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.
“Saya meminta pertumbuhan ekonomi di Riau juga disumbangkan oleh sektor migas. Supaya ada efeknya terhadap ekosistem, tata kelola migas harus melibatkan tenaga kerja lokal dan mitra lokal. Dengan begitu, mereka bisa menambah value dalam sistem ekonomi di Riau, baik dari sisi tenaga kerja maupun pertumbuhan ekonominya,” ujarnya.
Gubri menjelaskan, sektor migas merupakan salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Riau. Untuk meningkatkan kontribusinya, ia memandang perlu strategi agar pertumbuhan ekonomi bisa semakin dipercepat dan dirasakan efeknya secara adil oleh seluruh masyarakat.
"Saya ingin perkembangan ekonomi di Riau ini bukan hanya dari hasil minyaknya saja, tapi bagaimana proses mendapatkan hasil minyak itu juga bisa jadi salah satu hal untuk meningkatkan ekonomi di Riau," lanjutnya.
Selain itu, dalam rangka memperkuat kontribusi daerah, Wahid juga menekankan agar perusahaan migas yang beroperasi di Riau wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bertempat Riau, sehingga pajak badan bisa disetor dan dirasakan langsung oleh pemerintah daerah. Selain itu, ia meminta agar perusahaan lebih mengutamakan tenaga kerja lokal daripada tenaga kerja dari luar kota.
“Kita ingin perusahaan migas mempunyai tempatnya sendiri di Riau. Mereka harus punya NPWP Riau agar ada pajak badan yang bisa diambil. Selain itu, tenaga kerja juga harus didominasi dari lokal, bukan kebanyakan dari luar kota,” terangnya.
Gubri juga mengingatkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang baik. Jika tidak dikelola dengan benar, kekayaan alam justru bisa menjadi bencana sosial. Ia menyoroti adanya disparitas antara kekayaan SDA dengan kondisi masyarakat miskin di Riau akibat tata kelola yang kurang tepat.
“Kalau kekayaan alam tidak dikelola dengan baik, itu bukan membawa berkah, tapi malah bisa jadi bencana. Kita akan melihat ada disparitas antara sumber daya yang melimpah namun ada banyak penduduk miskin. Ini bisa memicu gejolak kesenjangan sosial,” tandas Gubri.***
