PEKANBARU | SERANTAUMEDIA - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau untuk menyederhanakan proses perizinan usaha dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang telah memperoleh izin, guna memastikan mereka beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Saya nanti ingin mengundang banyak investor ke Riau. Tentunya, tulang punggungnya adalah Dinas LHK. Jadi, saya dari awal ingatkan agar semua perizinan disederhanakan, namun pengawasannya diperketat,” ujar Gubri Abdul Wahid saat melakukan kunjungan kerja di ruang rapat DLHK Riau, Rabu (5/3/2025).
Gubernur Wahid mengungkapkan bahwa selama ini perizinan di DLHK Riau masih jauh dari kata sederhana. Ia berharap proses perizinan dapat dipercepat, sehingga pengusaha tidak perlu menunggu lama untuk memulai usaha mereka.
"Perizinan yang fleksibel dan tidak berbelit-belit akan mempermudah para pengusaha dalam mendirikan usahanya," katanya.
Namun, di balik kemudahan tersebut, Gubri menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan yang telah mendapatkan izin.
Hal ini menjadi penting untuk mencegah potensi pelanggaran dan dampak negatif terhadap lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubri juga menyoroti masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi masalah tahunan di Provinsi Riau.
Ia menyebutkan bahwa meskipun banyak program dan solusi yang sudah diupayakan, penanganan karhutla masih belum efektif.
“Penanganan dan pengendalian karhutla tidak terencana dengan baik, ini perlu diperbaiki. Sudah banyak program dan solusi yang diupayakan, tapi belum juga berhasil. Apa masalahnya?” tegas Gubri.
Ia menambahkan, DLHK memiliki peran krusial dalam pengendalian lingkungan, terutama terkait masalah kebakaran hutan.
Meskipun paparan yang diberikan oleh DLHK cukup baik, Gubri merasa masih ada banyak tantangan yang harus diselesaikan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) SF Hariyanto menambahkan bahwa saatnya bagi sistem perizinan di Riau untuk lebih transparan dan tidak menyusahkan masyarakat.
Menurutnya, masalah birokrasi yang rumit sudah berlangsung sejak lama dan perlu segera diselesaikan.
“Penyakitnya dari dulu ini, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Dihilangkanlah. Mari kita bekerja dengan baik dan gunakan hati nurani,” ajak Wagubri.
Perbaikan sistem perizinan dan pengawasan diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Riau sebagai tujuan investasi yang ramah lingkungan dan efisien, sekaligus menjaga keberlanjutan alam yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat.
