.Oleh: Azmi bin Rozali
Sejak dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Abdul Wahid dan SF Haryanto dihadapkan pada tantangan besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan pesisir seperti Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Siak.
Wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi juga menghadapi berbagai kendala, seperti akses infrastruktur yang terbatas, ketimpangan sosial, dan ancaman terhadap lingkungan.
Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan yang perlu diprioritaskan oleh Pemerintah Provinsi Riau guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
1. Pembangunan Infrastruktur dan Akses Transportasi
Kawasan pesisir Riau masih menghadapi keterbatasan akses jalan, jembatan, serta sarana transportasi yang memadai. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur ini harus menjadi prioritas utama untuk:
Meningkatkan konektivitas antar wilayah, sehingga distribusi hasil pertanian, perikanan, dan barang industri lebih lancar.
Mendukung perekonomian lokal, khususnya sektor perikanan dan perkebunan yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat pesisir.
Mempermudah akses layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
2. Penguatan Ekonomi Berbasis Maritim dan Pertanian
Sebagai daerah dengan garis pantai yang panjang, Riau memiliki potensi besar dalam sektor perikanan dan kelautan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu diperhatikan adalah:
- Memberikan bantuan modal dan teknologi kepada nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan dan kualitas produk perikanan.
- Mendorong pengembangan industri pengolahan hasil laut, seperti pabrik pengalengan ikan dan pengolahan hasil perikanan lainnya, sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
- Meningkatkan kesejahteraan petani dan pekebun, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan kelapa, sagu, dan sawit.
3. Pendidikan dan Pemberdayaan SDM di Wilayah Pesisir
Pemerintah Riau perlu memastikan bahwa anak-anak di daerah pesisir mendapatkan akses pendidikan yang layak dengan:
Membangun dan memperbaiki sekolah di daerah terpencil, termasuk menyediakan tenaga pengajar yang berkualitas.
Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi.
Meningkatkan program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam bidang keterampilan kerja dan kewirausahaan, agar masyarakat pesisir lebih mandiri secara ekonomi.
4. Peningkatan Layanan Kesehatan dan Penanganan Stunting
Akses layanan kesehatan yang memadai masih menjadi tantangan di beberapa wilayah pesisir Riau. Oleh karena itu, pemerintah perlu fokus pada:
Pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit yang dilengkapi dengan tenaga medis yang kompeten.
Program pencegahan stunting dan gizi buruk, yang menjadi masalah serius bagi anak-anak di daerah pesisir akibat keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.
Penyediaan layanan kesehatan keliling, seperti kapal rumah sakit atau klinik mobile untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil.
5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Wilayah pesisir Riau menghadapi ancaman serius dari abrasi, pencemaran laut, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Untuk itu, kebijakan lingkungan yang harus diutamakan adalah:
Program rehabilitasi mangrove untuk melindungi garis pantai dari abrasi dan meningkatkan ekosistem laut.
Pengelolaan limbah industri yang lebih ketat, terutama di daerah pesisir yang memiliki aktivitas industri tinggi seperti Dumai dan Rokan Hilir.
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga masyarakat pesisir bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari lingkungan tanpa merusaknya.
Kesimpulan
Gubernur Abdul Wahid dan SF Haryanto memiliki tugas besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir Riau.
Dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi maritim, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta pelestarian lingkungan, diharapkan kehidupan masyarakat pesisir bisa lebih sejahtera dan berkelanjutan.
Jika kebijakan ini dijalankan dengan serius dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, maka Provinsi Riau akan berkembang menjadi daerah yang lebih maju dan inklusif. ***
Penulis adalah coach dan trainer nasional. Pernah tiga periode menjabat anggota DPRD kabupaten Bengkalis.
