SERANTAUMEDIA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU baru-baru ini mengungkapkan bahwa mereka akan mengawasi proses tender vendor yang akan menggarap program makan siang sekolah Presiden Prabowo Subianto.
Awal minggu ini, pemerintah meluncurkan program makanan bergizi gratis di sekolah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak di kelas tidak belajar dengan perut kosong.
Program ini juga merupakan salah satu janji kampanye Prabowo dan memiliki tujuan utama untuk menurunkan angka stunting nasional.
Dengan puluhan juta mulut yang harus diberi makan melalui program pemberian makanan di sekolah ini, pemerintah bekerja sama dengan usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk menyiapkan makanan.
Indonesia juga telah mendirikan ratusan dapur umum untuk program peningkatan asupan gizi ini yang juga menargetkan ibu hamil.
Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengatakan, program makanan sekolah perlu mendapat perhatian karena skalanya yang besar. Program ini melibatkan banyak badan usaha sehingga perlu dipastikan bahwa mereka bersaing secara sehat.
"Kalau ada UMKM yang ikut program ini, kami ingin lihat bagaimana logistiknya. Bagaimana [pemerintah] menyalurkan makanan dan melibatkan UMKM," kata Fanshurullah di Jakarta, Rabu, seperti dilansir kantor berita Antara.
"Sehingga kita bisa pastikan persaingan usaha betul-betul sehat, mulai dari mekanisme lelang, tender, penetapan harga, rantai pasok, hingga distribusi," kata Fanshurullah.
Saat penyaluran bantuan pangan dimulai pada hari Senin, pemerintah mengumumkan telah menggandeng 140 UMKM. Alokasi anggaran negara untuk menjalankan program pangan gratis pada tahun 2025 mencapai Rp 71 triliun atau sekitar $4,4 miliar.
Biaya per porsinya mencapai Rp 10.000, meskipun unit dapur umum di Pulo Gebang, Jakarta Timur mengungkapkan bahwa mereka menganggarkan Rp 15.000 per porsi.
Program ini bertujuan untuk menjangkau 15 juta orang pada akhir tahun ini, dan secara bertahap akan meningkat menjadi 82,9 juta orang pada tahun 2029. *** (dmh)
