PEKANBARU | SERANTAUMEDIA - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Isu mutasi ini mencuat setelah Gubernur menyadari masih banyaknya posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong, dan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Menurut Gubernur, jabatan yang saat ini dijabat oleh Plt antara lain Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Selain itu, ada juga posisi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Bappeda, dan beberapa jabatan lainnya, termasuk Kepala BKD dan Biro Kesra yang tengah memproses pengunduran diri.
"Terlalu banyak Plt juga tidak bagus. Jadi, yang Plt-plt ini nanti akan kita isi dengan pejabat definitif," ujar Gubernur Abdul Wahid, Selasa (4/3/2025).
Untuk memastikan pengisian jabatan dilakukan secara profesional dan transparan, Gubernur Abdul Wahid berencana membuka asesmen uji kompetensi.
Seleksi tersebut akan memastikan bahwa pejabat yang terpilih memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan di masing-masing OPD.
“Sistemnya tentu asesmen. Kita ingin melihat paparan mereka dulu,” kata Gubri menambahkan.
Proses seleksi akan dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat melihat dengan jelas kualitas para pejabat yang akan mengisi posisi penting di Pemprov Riau.
Gubernur menegaskan bahwa seluruh kegiatan di setiap OPD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, mengingat dana yang digunakan bersumber dari APBD.
Abdul Wahid juga menekankan pentingnya transparansi dalam menjalankan setiap program dan kegiatan di masing-masing OPD.
Untuk itu, ia mengusulkan agar setiap OPD terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat. Gubernur mengatakan bahwa rencana pengembangan sistem layanan pengaduan, seperti hotline, akan memudahkan masyarakat untuk menyampaikan informasi atau memberikan kritik konstruktif.
“Nanti kita akan membuat layanan pengaduan, hotline, supaya masyarakat bisa memberikan masukan, kritikan, dan informasi. Ini akan menjadi bahan bagi Pemprov Riau untuk mengambil tindakan,” pungkasnya.
