SERANTAUMEDIA - Kesepakatan bisnis yang diperoleh Presiden Prabowo Subianto dari lawatan pertamanya ke luar negeri mencapai USD 21,36 miliar, jauh lebih besar dari angka yang diumumkan sebelumnya, kata seorang juru bicara pada hari Kamis.
Prabowo menghabiskan sebagian besar bulan November di luar negeri untuk bertemu dengan para pemimpin dunia dan eksekutif bisnis. Kunjungannya meliputi Tiongkok dan AS -- dua negara yang bersaing dan juga merupakan investor asing utama Indonesia.
Ia juga terbang ke Peru untuk menghadiri perundingan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), serta KTT G20 Brasil.
Mantan jenderal angkatan darat itu kemudian melakukan perjalanan ke Inggris sebelum singgah terakhir kali di Uni Emirat Arab (UEA).
Selama berada di London, Prabowo mengatakan kepada wartawan bahwa ia tidak akan pulang dengan tangan hampa, tetapi membawa serta kesepakatan bisnis senilai USD 18,5 miliar -- suatu angka yang diakuinya telah melampaui ekspektasinya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Roy Soemirat mengungkapkan bahwa transaksi dari lawatan luar negeri perdana Prabowo sebenarnya telah mencapai angka USD 20 miliar.
"Ini adalah kunjungan pertama Prabowo ke luar negeri sejak dilantik. Setidaknya ada 24 kesepakatan antarpemerintah yang ditandatangani Indonesia selama kunjungan Prabowo. Kita juga memperoleh 27 komitmen sektor swasta senilai USD 21,36 miliar, yang mencakup sektor-sektor seperti transisi energi, ketahanan pangan, dan inisiatif industrialisasi hilir," kata Roy dalam jumpa pers di Jakarta.
Roy tidak menjelaskan secara rinci komitmen bisnis senilai USD 21,36 miliar tersebut.
Namun, USD 10 miliar dari transaksi tersebut berasal dari kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok di berbagai sektor mulai dari energi terbarukan hingga pertambangan. Investor Inggris telah berjanji untuk berinvestasi sebesar USD 8,5 miliar.
Ini termasuk investasi raksasa minyak dan gas Inggris BP sebesar USD 7 miliar dalam proyek pemulihan gas di Papua Barat.
Mantan Presiden Joko Widodo menyerahkan tongkat estafet kepada Prabowo pada 20 Oktober. Terkait masalah luar negeri, Jokowi dikenal sangat menekankan diplomasi ekonomi, terutama di tahun-tahun terakhirnya.
Memikat investor asing merupakan agenda besar Jokowi di luar negeri, terutama para pengusaha yang ingin mendanai megaproyek pemindahan ibu kota dan ekosistem kendaraan listrik (EV) Indonesia.
Prabowo tampaknya menunjukkan minat untuk menjaga momentum diplomasi ekonomi Jokowi.
Menurut Roy, Kementerian Luar Negeri bahkan sedang mempertimbangkan pembentukan direktorat jenderal baru yang didedikasikan untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi Indonesia.
Namun, pemerintah masih mengerjakan hal-hal teknis untuk direktorat jenderal yang belum dibangun ini.
Pemerintahan Prabowo menargetkan menarik Rp 1.905 triliun (sekitar USD 120 miliar) dari investor dalam dan luar negeri sepanjang tahun 2025. ***
