• Tue, Jan 2026

Wali Kota Batam Tekankan Profesionalisme ASN Lewat Manajemen Talenta

Wali Kota Batam Tekankan Profesionalisme ASN Lewat Manajemen Talenta

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyerahkan cenderamata kepada Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.


BATAM, TNN– Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pentingnya percepatan kinerja dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) melalui penerapan manajemen talenta. Langkah ini dinilai strategis untuk mendukung Asta Cita dan mempercepat pencapaian visi pembangunan Kota Batam.

Penegasan tersebut disampaikan Amsakar saat membuka Sosialisasi Manajemen Talenta di lingkungan Pemerintah Kota Batam, Selasa (13/1/2026), yang turut dihadiri Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, serta jajaran pejabat BKN.

Amsakar menekankan, manajemen talenta bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen strategis untuk menempatkan ASN sesuai kompetensi dan kapasitas.

“Penempatan pegawai harus berbasis profesionalisme. ASN yang tepat di posisi yang tepat akan mempercepat kinerja organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh ASN menyatukan visi dan fokus pada kinerja, tanpa terjebak kepentingan politik praktis. Menurutnya, keselarasan antara pimpinan dan jajaran OPD menjadi kunci kelancaran pemerintahan.

Meski demikian, Amsakar optimistis terhadap kinerja Pemko Batam. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi Batam yang mencapai 6,8–6,9 persen, realisasi investasi sebesar Rp54,74 triliun atau 91 persen dari target, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 83,8—tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau.

“Capaian ini hasil kerja bersama dan menunjukkan sektor pendidikan, kesehatan, serta ekonomi berjalan baik,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKN RI Zudan Arif Fakrulloh menegaskan manajemen talenta di Batam harus selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Ia mendorong perubahan pola pikir birokrasi dari politis menjadi teknokratik.

“ASN harus memiliki kontrak kinerja yang jelas, dengan target dan indikator terukur. Birokrasi harus menjadi mesin pembangunan yang cepat dan efektif,” ujar Zudan. (HMS/red)