NATUNA | SERANTAUMEDIA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), resmi menetapkan 71 sekolah sebagai lokasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi siswa dan akan berlangsung secara bertahap hingga 2029.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Umar Wirahadi Kusuma, menjelaskan bahwa sekolah yang ditunjuk meliputi berbagai jenjang pendidikan.
"Sebanyak 71 sekolah yang menjadi lokasi program terdiri dari 20 kelompok bermain (KB), dua raudhatul athfal (RA), 13 taman kanak-kanak (TK) dan 17 sekolah dasar (SD)," ujarnya.
"Kemudian, satu madrasah ibtidaiyah (MI), sembilan sekolah menengah pertama (SMP), dua madrasah tsanawiyah (MTs), lima sekolah menengah atas (SMA), satu sekolah menengah kejuruan (SMK), dan satu sekolah luar biasa (SLB)," ujar Umar di Natuna, Kamis (1/2/2024).
Menurutnya, jumlah sekolah ini disesuaikan dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu sebanyak 4.080 siswa penerima manfaat di Natuna.
Sekolah-sekolah tersebut tersebar di empat kecamatan, yakni Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, dan Bunguran Selatan.
Program MBG akan diterapkan secara bertahap selama lima tahun ke depan. Umar menjelaskan, pada 2025 program ini akan berjalan untuk 19 persen siswa, kemudian meningkat menjadi 40 persen pada 2026, 60 persen pada 2027, 80 persen pada 2028, dan akhirnya mencapai 100 persen pada 2029.
"Teknis pelaksanaan program dilakukan oleh satuan pelaksana (satpel) yang dibentuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Di Natuna, sudah ada dua ahli gizi yang dilatih untuk menyusun menu makanan bergizi bagi siswa," jelasnya.
Meski demikian, Umar mengakui bahwa cakupan program masih terbatas. Berdasarkan data, jumlah total siswa dari tingkat SD hingga SMA di Natuna mencapai 15.674 jiwa.
Jika digabungkan dengan siswa di KB dan TK, angka ini bisa lebih besar, sehingga masih ada belasan ribu siswa yang belum tersentuh program MBG.
Pemkab Natuna memiliki peran penting dalam menentukan sekolah yang akan menjadi lokasi penerapan program MBG.
Umar menyebut bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk penentuan lokasi program.
"Kami berkoordinasi dengan DKPP untuk menentukan sekolah mana yang menjadi lokasi program. Namun, terkait kapan pelaksanaannya akan dimulai secara pasti, kami masih menunggu arahan lebih lanjut," tutupnya.
