PEKANBARU : SERANTAU MEDIA – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Riau setelah APBD Perubahan Kabupaten Inhu Tahun Anggaran 2026 belum mendapat persetujuan DPRD dalam rapat paripurna.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Inhu menemui TAPD Provinsi Riau di Kantor Gubernur Riau, Rabu (7/10/2026), untuk membahas langkah yang harus ditempuh agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan pemetaan kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas dan langkah penganggaran berikutnya.
“Kita mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Yang paling penting seluruh proses selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan agar pelayanan masyarakat dan program pembangunan tetap berjalan,” kata Syahrial.
Menurutnya, Pemprov Riau melalui TAPD akan memberikan pendampingan sesuai kewenangan. Koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri, juga diperlukan agar langkah yang diambil Pemkab Inhu sesuai regulasi.
Sekda Inhu, Zulfahmi Adrian, mengatakan konsultasi dilakukan untuk memastikan langkah pemerintah daerah setelah APBD Perubahan 2026 tidak disetujui DPRD.
“Kami ingin memastikan langkah yang kami lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Zulfahmi mengatakan Pemkab Inhu sebelumnya telah berkomunikasi dengan DPRD, termasuk Badan Anggaran dan komisi terkait. Selanjutnya, Pemkab Inhu akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan arahan mengenai langkah yang harus dilakukan.
Meski APBD Perubahan belum disetujui, Pemkab Inhu memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan. Program pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD murni 2026 juga akan tetap diupayakan dengan menyesuaikan kondisi yang ada.
“Kami ingin terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan program-program pembangunan yang telah ditetapkan melalui APBD murni 2026 dengan menyesuaikan kondisi saat ini,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, TAPD Provinsi Riau memberikan masukan melalui sejumlah perangkat daerah, di antaranya BPKAD, Inspektorat, Bapenda, dan Bapperida.
Masukan tersebut akan menjadi bahan bagi Pemkab Inhu untuk menentukan langkah penyelesaian persoalan penganggaran APBD Perubahan 2026.(mcr/red)
