PEKANBARU | SERANTAUMEDIA - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Riau menunjukkan tren positif hingga akhir Maret 2025.
Meskipun belanja negara mengalami penyesuaian, aktivitas ekonomi tetap tumbuh ditopang ekspor yang kuat, surplus neraca perdagangan, serta konsumsi domestik yang meningkat saat Ramadhan dan Idulfitri.
Plh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau, Ahmad Jauhari, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi regional tetap solid, terutama karena momen hari besar keagamaan yang mendorong perputaran barang dan jasa.
“Neraca perdagangan Riau mencatat surplus signifikan sebesar USD1,72 miliar. Ini terutama didorong oleh kenaikan harga CPO di pasar global, yang turut mengerek harga TBS dan kelapa di tingkat petani,” ujar Ahmad Jauhari, Kamis (1/5/2025).
Ekspor Riau pada Maret 2025 tercatat mencapai USD1,85 miliar, naik tipis 0,45 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Di sisi lain, impor justru turun tajam sebesar 12,15 persen menjadi hanya USD127,54 juta.
Kinerja perdagangan luar negeri ini memperkuat posisi Riau sebagai salah satu penopang neraca dagang nasional.
Lonjakan ekspor juga turut menjaga daya beli masyarakat, terutama petani. Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Riau kini berada di level 197,13, menandakan peningkatan kesejahteraan.
“Angka NTP tersebut mencerminkan kondisi ekonomi petani yang semakin membaik. Ekspor yang tinggi secara langsung berdampak positif terhadap harga komoditas di tingkat petani,” jelas Ahmad.
Dari sisi penerimaan, realisasi APBN Riau mencapai Rp6,77 triliun, atau setara 32,85 persen dari target tahunan.
Capaian ini mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 76,93 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan penerimaan didorong oleh melonjaknya bea keluar, yang naik drastis lebih dari 1.291 persen secara tahunan. Ini mengindikasikan tingginya aktivitas ekspor produk unggulan seperti CPO.
Meski demikian, belanja negara di Riau turun 15,17 persen menjadi Rp5,82 triliun. Penurunan ini menurut DJPb merupakan imbas dari berakhirnya program-program besar yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
“Meski ada kontraksi belanja pusat, belanja pegawai justru tumbuh 9,29 persen. Ini menandakan keberlanjutan dukungan terhadap operasional pelayanan publik dan kesejahteraan aparatur,” pungkasnya.
