Serantaumedia.id - Komisi II DPRD Provinsi Riau melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus menggali informasi mengenai strategi pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rombongan Komisi II DPRD Provinsi Riau diterima langsung oleh Kepala Disparpora Kabupaten Lima Puluh Kota, Elsiwa Fajri, beserta jajaran. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi forum diskusi untuk saling berbagi pengalaman terkait pengelolaan destinasi wisata daerah.
Dalam diskusi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memaparkan berbagai strategi pengembangan sektor pariwisata. Salah satu pembahasan utama adalah dinamika kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan seiring munculnya banyak destinasi wisata baru yang dikelola pemerintah nagari di berbagai kecamatan.
Kepala Disparpora Kabupaten Lima Puluh Kota, Elsiwa Fajri, menjelaskan bahwa kawasan Lembah Harau yang sebelumnya menjadi destinasi wisata unggulan kini menghadapi persaingan dengan berbagai destinasi baru di Sumatera Barat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi agar daya tarik wisata tetap terjaga.
Selain membahas potensi wisata, pertemuan juga mengulas sejumlah tantangan dalam pengembangan kawasan Lembah Harau, terutama terkait status lahan yang sebagian besar masih berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan. Pemerintah daerah terus berupaya menyusun langkah strategis agar pengembangan kawasan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga memaparkan rencana pengembangan Lembah Harau sebagai kawasan wisata bernuansa tradisional yang mengedepankan kearifan lokal. Konsep pembangunan akan disesuaikan dengan adat dan budaya setempat, sekaligus membuka peluang investasi bagi pihak swasta guna mendukung pengembangan sektor pariwisata.
Dalam kesempatan tersebut, turut dibahas pentingnya dukungan anggaran serta sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menilai keberhasilan memperjuangkan program pariwisata memerlukan koordinasi yang kuat, mulai dari kepala daerah hingga seluruh perangkat daerah agar usulan pembangunan memperoleh dukungan maksimal.
Komisi II DPRD Provinsi Riau menilai pengalaman Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menjadi referensi dalam pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Riau. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan investor, diharapkan sektor pariwisata mampu berkembang secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
