TANJUNGPINANG : SERANTAU MEDIA — Belanja daerah dalam APBD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun anggaran 2026 naik Rp81 miliar menjadi Rp3,625 triliun dari sebelumnya Rp3,544 triliun.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan peningkatan belanja tersebut disebabkan bertambahnya kebutuhan darurat dan sejumlah kewajiban pemerintah daerah.
"Belanja daerah meningkat seiring meningkatnya kebutuhan darurat, seperti penanganan kerusakan jalan, rehabilitasi pelabuhan dan penyediaan insentif penugasan guru non-ASN," kata Nyanyang usai sidang paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Perubahan 2026 di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Rabu.
Menurut dia, belanja daerah juga mencakup penyelesaian utang belanja atau tunda bayar tahun anggaran 2025 serta pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN).
Di sisi pendapatan, Pemprov Kepri memproyeksikan pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2026 meningkat Rp82,188 miliar, dari Rp3,312 triliun menjadi Rp3,394 triliun.
Peningkatan pendapatan tersebut antara lain berasal dari tambahan dana transfer ke daerah (TKD) dari Kementerian Keuangan serta dana insentif dari Kementerian Dalam Negeri.
Dana insentif tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas capaian Pemprov Kepri dalam penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting.
Sementara itu, pembiayaan neto dalam APBD Perubahan 2026 turun Rp878 juta, dari Rp231 miliar menjadi Rp230 miliar.
Nyanyang menjelaskan penyusunan APBD Perubahan 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi APBD semester pertama dan prognosis hingga akhir tahun.
Pemerintah daerah juga memperhitungkan perubahan penjabaran APBD, penyesuaian target pendapatan, serta penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Harapan kami pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2026 segera memperoleh persetujuan bersama DPRD, sehingga bisa disahkan tepat waktu dan pelaksanaannya berjalan optimal," ujar Nyanyang.(ant/red)
