• Tue, Feb 2025

DPP Golkar Perpanjang Masa Kepengurusan DPD Provinsi, Termasuk Riau

DPP Golkar Perpanjang Masa Kepengurusan DPD Provinsi, Termasuk Riau

Surat Edaran tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Kahar Muzakir, dan Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Muhammad Sarmuji.


PEKANBARU | SERANTAUMEDIA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SE-/DPP/GOLKAR/I/2025 terkait perpanjangan masa bakti kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar di tingkat provinsi, termasuk Riau.

Surat Edaran tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Kahar Muzakir, dan Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Muhammad Sarmuji, pada Kamis (16/1/2025).

Keputusan ini diambil untuk memastikan keberlangsungan roda organisasi hingga ditetapkannya jadwal Musyawarah Daerah (Musda).

Dalam SE itu, DPP Golkar menjelaskan sejumlah dasar yang menjadi landasan kebijakan, di antaranya:

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI mengenai pengesahan perubahan susunan dan personalia DPP Golkar periode 2024-2029.

3. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Golkar terkait pelaksanaan Musyawarah dan Rapat Partai.

4. Masa bakti kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi yang akan segera berakhir.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, masa bakti kepengurusan diperpanjang hingga jadwal Musda ditentukan.

Menanggapi SE ini, Wakil Ketua DPD I Golkar Riau, Ikhsan, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat dari DPP.

Ia menegaskan, DPD Golkar Riau siap menjalankan arahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

“Benar, kami sudah menerima SE dari DPP Golkar. Kami akan menjalankan isi surat itu sesuai arahan,” kata Ikhsan, Jumat (17/1/2025).

Ikhsan menyebut, perpanjangan masa bakti ini memberikan waktu bagi DPD I Golkar Riau untuk mempersiapkan pelaksanaan Musda dengan matang.

Pihaknya berencana segera menggelar rapat pengurus untuk membahas persiapan Musda, termasuk pembentukan panitia pelaksana.

“Rapat pengurus akan segera kami lakukan. Fokusnya adalah membahas persiapan Musda, termasuk pembentukan panitia pelaksana. Semua akan kami susun dengan baik,” jelasnya.

Ikhsan juga menegaskan, terbitnya SE ini sekaligus menjawab berbagai tudingan terkait keabsahan kepengurusan DPD Golkar Riau saat ini.

Ia menilai keputusan DPP memberikan legitimasi penuh kepada kepengurusan yang ada.

“SE ini membantah tudingan yang mempertanyakan keabsahan kepengurusan. Kepengurusan tetap berlaku hingga Musda dilaksanakan. Clear and clean,” tutup Ikhsan.