BATAM SERANTAUMEDIA - DPRD Kota Batam bergerak cepat merespons kekhawatiran masyarakat atas kabar lepasnya buaya dari penangkaran di Pulau Bulan, Kecamatan Bulang, Kota Batam.
Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Aweng Kurniawan, Rabu (15/1/2025), para legislator langsung meninjau lokasi tanggul yang jebol akibat hujan deras.
“Para nelayan ini menggantungkan hidupnya pada laut. Jadi, kita ingin tahu bagaimana tanggung jawab perusahaan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembalikan buaya yang lepas,” kata Aweng.
Sidak ini juga dihadiri anggota Komisi I dan II DPRD Batam serta perwakilan dari Kecamatan Bulang dan Kelurahan Batu Legong.
Turut mendampingi, pimpinan PT Perkasa Jagat Karunia (PJK) Toni Budiharjo yang mengelola penangkaran tersebut.
Menurut Toni, tanggul penangkaran jebol karena luapan air hujan yang deras beberapa hari terakhir. Dua danau yang menjadi habitat sekitar 800 ekor buaya terancam.
“Kami perkirakan sekitar tujuh ekor buaya lepas, namun kami masih melakukan perhitungan untuk memastikan jumlah pastinya,” jelas Toni.
Toni juga menambahkan, empat buaya telah berhasil ditangkap kembali.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Polsek dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk terus melakukan pencarian, baik siang maupun malam,” ujarnya.
Jenis buaya yang diternakkan di penangkaran ini adalah crocodile phosphorus. Penangkaran tersebut telah beroperasi puluhan tahun, memproduksi kulit buaya untuk diekspor ke mancanegara.
Kekhawatiran nelayan menjadi salah satu fokus utama DPRD Batam.
“Kami menerima laporan ada nelayan yang terluka akibat gigitan buaya. Ini situasi yang tidak bisa dibiarkan,” tegas Aweng.
Kamaruddin, anggota DPRD dari Fraksi NasDem, meminta perusahaan memberikan perhatian khusus kepada nelayan yang terdampak melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Perusahaan harus memberikan bantuan kepada nelayan yang takut melaut. Kami juga mengimbau nelayan untuk tidak pergi melaut sendirian demi keamanan,” katanya.
DPRD menekankan pentingnya pembenahan penangkaran agar kejadian serupa tidak terulang.
“Populasi buaya terus bertambah, sementara fasilitas sudah berusia puluhan tahun. Perlu ada peningkatan sistem keamanan di lokasi ini,” ujar Aweng.
Selain itu, DPRD meminta perusahaan untuk segera memperbaiki tanggul dan menjalin koordinasi dengan instansi terkait.
“Kami akan terus mengawasi proses ini hingga masalah selesai dan masyarakat merasa aman,” tutup Aweng.
