JAKART, SERANTAU MEDIA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, meminta aparat penegak hukum menindak tegas organisasi masyarakat yang bertindak premanisme. Ia menilai, aksi tersebut menghambat proses investasi di Indonesia.
Saat ini, kata dia, negara membutuhkan suasana yang kondusif agar bisa menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Penegakan hukum harus dilakukan agar usaha dan ekonomi berjalan lancar.
"Kami minta aparat tegas terhadap ormas yang mengganggu kegiatan usaha dan intimidasi," kata Ace saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Ia mengakui bahwa beberapa ormas memang sering melakukan tindakan preman. Baru-baru ini, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengungkapkan gangguan dari ormas saat pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.
Eddy mendapat kabar ini dari kunjungannya ke China, di mana pemerintah RRC membahas soal premanisme dan gangguan di Indonesia. Eddy menegaskan, pemerintah harus tegas menangkis ormas dan preman.
"Keamanan merupakan pertibangan utama bagi investasi masuk ke Indonesia," kata Eddy melalui video di Instagram, Minggu (20/4).
Wamenperin Faisol Riza menambahkan gangguan saat proses pembangunan pabrik BYD di Subang sudah selesai. "BYD bilang, mereka bisa atasi masalah itu," ujar Faisol di Jakarta, Senin (28/4).
Ia mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan perusahaan dan melakukan pengecekan. Ia berharap tidak ada lagi gangguan dari ormas yang menghambat pembangunan pabrik. "Kami sudah bicara, masalah ini harus selesai," katanya.
