PEKANBARU | SERANTAUMEDIA - Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan bahwa kegiatan perpisahan siswa tetap diperbolehkan selama diselenggarakan secara sederhana di lingkungan sekolah dan tidak membebani orang tua murid.
Pernyataan ini disampaikannya usai memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di halaman Kantor Gubernur Riau, Jumat (2/5/2025).
"Saya tidak melarang perpisahan. Yang saya larang itu perpisahan bermewah-mewahan di luar sekolah. Kalau ingin perpisahan di sekolah, silakan saja dengan sederhana," ujar Gubernur Abdul Wahid.
Ia menekankan pentingnya menjaga makna kegiatan perpisahan tanpa menjadikannya beban finansial.
“Anak-anak tidak boleh dilarang untuk melakukan perpisahan, karena bisa jadi itu menjadi momen berkesan selama bersekolah. Yang tidak boleh itu adalah membebani orang tua dalam kegiatan yang tidak substantif. Nah, ini yang kita larang,” tegasnya.
Abdul Wahid menyatakan kekhawatirannya terhadap maraknya kegiatan perpisahan mewah yang digelar di luar sekolah dengan biaya tinggi.
Ia menilai, praktik seperti itu kontraproduktif dengan semangat pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang terjangkau.
“Saya tidak mau pendidikan menjadi berbiaya mahal. Kita di Pemprov Riau sudah menggratiskan pendidikan, tapi kenyataannya masih banyak anak yang tidak sekolah karena alasan ekonomi—bahkan hanya karena biaya transportasi. Pemerintah belum mampu sepenuhnya menyediakan itu,” jelas Wahid.
Untuk itu, ia meminta kepala sekolah di seluruh Riau agar mematuhi Surat Edaran resmi dari Dinas Pendidikan yang melarang perpisahan di luar sekolah. Ia menyoroti risiko tekanan sosial yang kerap dialami siswa dari keluarga tidak mampu.
“Kalau biayanya ditambah-tambah lagi, tentu partisipasi siswa untuk bersekolah jadi rendah. Orang tua kadang sampai pinjam sana-sini demi anaknya bisa ikut perpisahan. Mereka khawatir anaknya malu karena tidak ikut. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya tegas.
Gubernur juga mengingatkan agar momen akhir masa sekolah tidak kehilangan makna, namun tetap diselenggarakan dalam semangat kebersamaan yang inklusif.
“Saya bukan tidak ingin anak-anak punya kenangan di akhir sekolahnya, tapi ini harus dipikirkan baik-baik. Silakan buat acara di sekolah, tidak ada masalah. Tapi jangan terlalu bermewah-mewah,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubri turut menyinggung soal kegiatan study tour yang kerap disalahartikan sebagai ajang rekreasi. Ia memperbolehkan study tour asalkan memiliki nilai edukatif yang jelas.
“Untuk study tour juga begitu. Kalau untuk ekspedisi pendidikan, silakan. Tapi kalau sekadar rekreasi, itu tidak boleh,” imbaunya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan telah menerbitkan Surat Edaran yang menegaskan larangan perpisahan mewah di luar sekolah.
Surat itu juga menekankan bahwa seluruh kegiatan bersifat sukarela, tanpa pungutan tinggi, dan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Kepala sekolah bertanggung jawab penuh memastikan tidak ada pelanggaran dan polemik dalam pelaksanaan kegiatan perpisahan dan study tour,” tambah Wahid.
Gubernur pun mengajak seluruh pihak—termasuk Dinas Pendidikan, komite sekolah, dan pengawas pendidikan—untuk memperkuat koordinasi.
“Pendidikan harus berpihak pada masyarakat, bukan menjadi beban tambahan. Ini yang harus kita jaga bersama,” pungkasnya.
