TANJUNGPINANG | SERANTAUMEDIA - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merasionalisasikan anggaran belanja daerah sebesar Rp285 miliar sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyatakan bahwa pemangkasan ini difokuskan pada belanja yang dinilai kurang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami masih terus berupaya mengurangi lagi anggaran kegiatan seperti seremonial, perjalanan dinas, dan belanja lainnya yang kurang bermanfaat,” ujar Ansar.
Ansar mengakui bahwa rasionalisasi anggaran berdampak pada penundaan hingga penghapusan sejumlah program yang sebelumnya telah tertuang dalam APBD 2025.
Beberapa proyek pembangunan fisik yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN juga ikut terdampak akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
“Proyek-proyek DAK yang tengah dalam tahap lelang terpaksa ditunda. Jika sudah melalui proses lelang, kami meminta agar pemenangnya belum ditetapkan dulu,” jelas Ansar.
Selain itu, Ansar juga menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih berhemat dalam penggunaan APBD.
Efisiensi ini mencakup pengurangan pemakaian listrik, alat tulis kantor (ATK), hingga biaya perawatan gedung.
Pemangkasan anggaran juga berdampak pada sejumlah sektor ekonomi. Menurut Ansar, belanja pemerintah masih menjadi salah satu indikator utama pertumbuhan ekonomi di Kepri.
Salah satu contoh konkret adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 50 persen yang berimbas pada penurunan aktivitas penerbangan di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang.
“Maskapai Garuda dan Citilink di Bandara RHF kini mengurangi jadwal penerbangan ke Jakarta. Dari yang sebelumnya setiap hari, kini hanya tiga kali dalam seminggu,” ungkap Ansar.
Ia menjelaskan bahwa selama ini hampir 30 persen penumpang pesawat di Bandara RHF berasal dari kalangan DPRD, ASN, TNI, Polri, hingga pegawai kementerian yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.
“Makanya, kalau boleh kami usulkan ke pusat agar ada kajian khusus terkait efisiensi biaya perjalanan dinas, terutama untuk wilayah Kepri,” tambahnya.
Penurunan jumlah penumpang pesawat ini turut berimbas pada sektor lain seperti jasa transportasi, perhotelan, serta industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Meski rasionalisasi anggaran menimbulkan dampak terhadap perekonomian daerah, Gubernur Ansar tetap mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo.
Ia menilai langkah ini bertujuan untuk mengalokasikan anggaran ke program-program yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas.
“Kami memahami bahwa kebijakan ini bertujuan baik. Harapannya, dana yang dihemat bisa dialihkan untuk program yang lebih prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
