TANJUNGPINANG ; SERANTAU MEDIA – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merenovasi 106 rumah tidak layak huni (RTLH) milik orang tua siswa Sekolah Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada 2026.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kepri Mahadi Rahman mengatakan, renovasi tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan Pemprov Kepri kepada Kemensos. Saat ini, proses pengerjaan rumah sudah berjalan.
"Alhamdulillah, dari usulan kita ke Kemensos, 106 rumah orang tua siswa Sekolah Rakyat direnovasi tahun ini. Proses pembangunannya sedang berjalan," kata Mahadi di Tanjungpinang, Rabu.
Ia menjelaskan, penerima bantuan tersebar di empat kabupaten/kota. Rinciannya, Kabupaten Natuna sebanyak 69 unit, Kota Tanjungpinang 31 unit, Kabupaten Kepulauan Anambas empat unit, dan Kota Batam dua unit.
Program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dan diprioritaskan bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat yang tergolong kurang mampu.
Setiap keluarga penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta untuk biaya perbaikan atau rehabilitasi rumah. Pengerjaan dilakukan secara swadaya oleh penerima bantuan dengan pengawasan Dinsos provinsi dan kabupaten/kota.
"Pengerjaannya secara swadaya, tapi tetap kami awasi bersama Dinsos kabupaten/kota setempat," ujarnya.
Menurut Mahadi, program renovasi RTLH merupakan salah satu upaya pemerintah mengurangi kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas tempat tinggal keluarga kurang mampu.
Selain bantuan perbaikan rumah, Pemprov Kepri juga menyiapkan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat agar mereka lebih mandiri.
"Jadi, selain bantuan RTLH dari pusat, kami ikut mendukung dari sisi pemberdayaan ekonomi, namun masih dalam tahap pembahasan program dan anggaran," katanya.
Saat ini, terdapat tiga Sekolah Rakyat rintisan yang beroperasi di Kepri, masing-masing di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Pemerintah Pusat juga akan membangun gedung permanen Sekolah Rakyat di tiga wilayah tersebut. Pembangunannya ditargetkan rampung pada Juni 2027. (Ant/red)