• Thu, Nov 2026

Pemkab Natuna Usulkan Empat Pelabuhan Apung HDPE Lewat Bantuan Presiden

Pemkab Natuna Usulkan Empat Pelabuhan Apung HDPE Lewat Bantuan Presiden

Bupati Natuna, Cen Sui Lan, didampingi Wakil Bupati Jarmin Sidik, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Boy Wijanarko memimpin rapat pembangunan empat pelabuhan apung (foto : Humas)


NATUNA : SERANTAU MEDIA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, mengusulkan pembangunan empat pelabuhan apung berbahan High Density Polyethylene (HDPE) melalui program bantuan Presiden. Empat lokasi yang menjadi prioritas yakni Desa Batu Berian, Kampung Pelimpak Serasan, Desa Pulau Tiga, dan Desa Sededap.

Bupati Natuna Cen Sui Lan mengatakan, usulan tersebut merupakan upaya pemerintah daerah meningkatkan fasilitas transportasi laut yang selama ini belum memadai untuk menunjang mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan.

"Kita mengusulkan beberapa lokasi yang berdasarkan data dan kajian Dinas Perhubungan dinilai sangat layak dan membutuhkan pembangunan pelabuhan HDPE," kata Cen Sui Lan dalam rapat persiapan pengusulan bantuan yang digelar Rabu (18/11/2026).

Rapat tersebut dipimpin Cen Sui Lan bersama Wakil Bupati Jarmin Sidik dan Sekretaris Daerah Natuna Boy Wijanarko. Hadir pula jajaran perangkat daerah serta perwakilan desa dan kelurahan yang menjadi lokasi sasaran.

Cen mengatakan, Pemkab Natuna telah berkoordinasi dengan fasilitator program. Dalam waktu dekat, tim studi kelayakan (feasibility study) dijadwalkan turun langsung untuk meninjau lokasi sekaligus memeriksa kesiapan daerah.

Untuk itu, ia meminta pemerintah desa dan kelurahan yang diusulkan segera melengkapi dokumen persyaratan serta membentuk kelompok masyarakat (pokmas) atau panitia sebagai salah satu persyaratan penerima bantuan.

"Desa harus segera membentuk komite atau kelompok masyarakat dengan menunjuk ketua, bendahara, dan kelengkapan lainnya. Teknis pembentukan dan tugasnya akan didampingi oleh dinas terkait," ujarnya.

Cen menargetkan seluruh persiapan administrasi rampung paling lambat 30 Desember 2026. Dengan demikian, ketika tim survei turun ke lapangan, pemerintah daerah dan desa sudah siap menunjukkan lokasi serta dokumen pendukung.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Natuna, Alazi, mengatakan empat lokasi tersebut dipilih berdasarkan kondisi fasilitas pelabuhan yang tersedia saat ini serta kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi laut.

Menurutnya, pembangunan pelabuhan apung HDPE di lokasi tersebut diharapkan dapat menunjang mobilitas warga sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Alazi menambahkan, pelaksanaan pembangunan mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa yang mengharuskan keterlibatan kelompok masyarakat di tingkat desa. Karena itu, Dishub Natuna akan mendampingi pemerintah desa dalam proses pembentukan kelompok, penyusunan administrasi, hingga pelaksanaan kegiatan.

Pemkab Natuna berharap usulan bantuan tersebut dapat terealisasi. Sebagai daerah kepulauan di kawasan perbatasan, Natuna sangat bergantung pada transportasi laut untuk mendukung mobilitas penduduk, distribusi logistik, kegiatan ekonomi, serta akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. (rls)