PEKANBARU | SERANTAUMEDIA - Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2024.
Penetapan ini dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkapnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menggemparkan awal Desember lalu.
Selain Indra, KPK juga menetapkan Mantan Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, dan Mantan Plt Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Novin Karmila, sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Dari operasi tersebut, petugas menyita uang tunai sebesar Rp6,8 miliar, yang diduga kuat terkait dengan praktik korupsi anggaran.
Indra saat ini tengah menjalani proses hukum, sehingga posisinya sebagai Sekda Pekanbaru menjadi kosong.
Untuk menjaga stabilitas pemerintahan, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Roni Rakhmat, mengungkapkan rencana pengangkatan Pj Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
"Kalau memungkinkan, kami akan sampaikan usulan itu pada Senin depan," ujar Roni dilansir tribunpekanbaru.com, Jumat (27/12/2024).
Roni menambahkan, hingga Pj Sekda terpilih, pihaknya telah menunjuk Zarman Candra sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda sejak 16 Desember 2024. Zarman bertugas untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal.
Menurut Roni, Zarman akan mengemban tugas sebagai Plh Sekda hingga pengangkatan Pj Sekda dilakukan.
“Kami memastikan proses transisi ini berjalan lancar agar tidak mengganggu layanan kepada masyarakat,” jelas Roni.
Nama-nama kandidat Pj Sekda Pekanbaru direncanakan akan diajukan kepada pihak berwenang pada awal pekan depan. Langkah ini menjadi prioritas mengingat pentingnya peran Sekda dalam mendukung aktivitas pemerintahan.
Kasus ini menjadi sorotan publik di Pekanbaru, mengingat posisi Sekda yang strategis dalam pengelolaan anggaran dan administrasi pemerintahan. KPK menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” kata juru bicara KPK.
