PEKANBARU : SERANTAU MEDIA – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto meminta PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan daerah, salah satunya melalui penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu perbaikan jalan rusak.
Permintaan tersebut disampaikan SF Hariyanto saat menerima audiensi jajaran manajemen PHR di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (14/8/2026).
Dalam pertemuan itu, SF Hariyanto menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha, terutama dalam mendukung pembangunan di Provinsi Riau.
“Terima kasih sudah datang ke sini. Saya senang bisa bersilaturahmi dengan Pak Direktur serta jajarannya karena sudah lama kita tidak bertemu,” ujar SF Hariyanto.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Riau tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. Dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk perusahaan yang beroperasi di Riau, diperlukan untuk mempercepat pembangunan.
“Kita tahu bersama, untuk membangun Riau ini tentu tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi,” katanya.
SF Hariyanto berharap PHR dapat mengarahkan sebagian program CSR untuk membantu penanganan jalan rusak, khususnya di wilayah yang terdampak aktivitas operasional perusahaan.
Selain membahas kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah, Pemprov Riau juga menyatakan komitmennya untuk mendukung kelancaran operasional PHR. Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tim satuan tugas terkait, pemerintah daerah siap membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi perusahaan melalui koordinasi dan komunikasi.
Dukungan tersebut diharapkan dapat memperlancar kegiatan operasional sekaligus mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi di wilayah Riau.
Direktur Utama PHR, Muhammad Arifin, mengapresiasi dukungan yang diberikan Pemprov Riau terhadap operasional perusahaan. Ia juga menyampaikan perkembangan terkait pemberlakuan ketentuan fiskal baru dari pemerintah pusat yang mendukung keberlanjutan kegiatan PHR.
“Alhamdulillah kita dapat bertemu hari ini. Kami mengucapkan terima kasih karena pemerintah telah menyetujui ketentuan fiskal yang baru untuk operasional kami,” ujar Muhammad Arifin.
Menurutnya, penyesuaian ketentuan fiskal tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung dinamika dan peningkatan produksi migas.
Melalui pertemuan tersebut, Pemprov Riau dan PHR diharapkan dapat terus memperkuat kerja sama, baik dalam mendukung kelancaran industri migas maupun memberikan manfaat langsung bagi pembangunan dan masyarakat di Provinsi Riau.(mcr)
