PEKANBARU | SERANTAUMEDIA - Provinsi Riau menerima alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp32,79 triliun.
Informasi ini disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Riau, Heni Kartikawati dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) TA 2025 di Gedung Balai Pauh Janggi, Kota Pekanbaru, Senin (16/12/2024).
"Untuk Provinsi Riau, belanja negara dialokasikan sebesar Rp32,8 triliun. Terdiri dari belanja satuan kerja Kementerian atau Lembaga Negara sebesar Rp7,65 triliun yang dialokasikan untuk 452 satuan kerja, dan alokasi belanja transfer ke daerah untuk 13 pemerintah daerah sebesar Rp25,12 triliun," ungkap Heni.
Heni menjelaskan, alokasi anggaran ini dirancang untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah pusat, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, serta pengarusutamaan gender. Dana ini diharapkan menjadi katalisator percepatan pembangunan di wilayah Riau.
"Arah kebijakan belanja pemerintah pusat ini bertujuan untuk mendukung program unggulan pemerintahan baru. Dengan alokasi ini, kita ingin memastikan target pembangunan tercapai, khususnya yang terkait akselerasi pertumbuhan ekonomi," tambahnya.
Untuk transfer ke daerah (TKD), alokasi terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), yang digunakan untuk mendukung belanja operasional pemerintahan daerah.
Selain DAU, komponen lainnya termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, dan alokasi lainnya.
Menurut Heni, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran.
Langkah konkret di awal tahun menjadi salah satu fokus utama agar manfaat anggaran dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat.
"Harapannya, segera setelah diterima, anggaran ini dapat ditindaklanjuti dengan baik. Pelaksanaannya harus dimulai lebih awal agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat secara optimal," ujarnya.
Heni juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
"Kami menitipkan agar pelaksanaan anggaran ini dapat dijaga dengan baik, sehingga hasilnya benar-benar mendukung visi pembangunan berkelanjutan," tukasnya.